PALANGKA RAYA — Persoalan akses jalan yang rusak, kekurangan guru, dan minimnya tenaga kesehatan masih menghantui warga di kawasan terpencil Kalimantan Tengah. Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyebut keluhan ini terus disampaikan masyarakat dan membutuhkan respons serius dari pemerintah daerah.
Apa Saja Masalah Utama di Daerah Pelosok?
Dalam rapat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Siti Nafsiah membeberkan tiga persoalan mendasar yang paling sering dikeluhkan warga di pelosok. Pertama, infrastruktur jalan yang belum memadai, terutama di musim hujan. Kedua, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata. Ketiga, keterbatasan tenaga kesehatan di puskesmas dan posyandu.
“Memang hal-hal seperti ini masih ada, terutama di daerah pelosok. Soal jalan, guru, dan tenaga kesehatan masih sangat kurang di sana dan masih sering dikeluhkan masyarakat. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah,” ujar politisi Partai Golkar itu, Jumat (12/6/2026).
Dampak Langsung ke Ekonomi dan Kualitas Hidup Warga
Menurut Nafsiah, ketimpangan ini tidak sekadar soal pelayanan publik. Aktivitas ekonomi warga ikut terhambat karena biaya logistik membengkak akibat akses jalan buruk. Hasil bumi dari desa-desa terpencil sulit dipasarkan dengan harga layak. Kualitas hidup warga pun ikut menurun karena akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas.
“Persoalan seperti ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di daerah,” tegasnya.
Dorongan agar Aspirasi Tidak Hanya Ditampung
DPRD Kalteng menekankan bahwa berbagai aspirasi yang telah disampaikan masyarakat harus ditindaklanjuti, bukan sekadar dicatat. Diperlukan penguatan koordinasi antara pemda dan OPD terkait agar program dan kebijakan tepat sasaran. Pemerataan pembangunan, kata Nafsiah, harus menjadi prioritas agar warga di pelosok juga merasakan manfaat pembangunan secara adil.
Peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan dinilai menjadi kunci dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
