PALANGKA RAYA — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, mendorong agar perbaikan jalan rusak di berbagai wilayah tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah pusat. Ia menilai kepala daerah harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Warga Gotong Royong Perbaiki Jalan Berlubang
Menurut Maryani, kondisi sejumlah ruas jalan yang rusak sudah menjadi keluhan utama masyarakat karena mengganggu aktivitas harian dan meningkatkan risiko kecelakaan. Ia mencontohkan adanya warga yang terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan secara mandiri lantaran penanganan dari pemerintah tak kunjung dilakukan.
“Kalau hanya spot-spot jalan yang berlubang dan rusak, sebenarnya bisa saja ditangani sementara. Jangan semua harus menunggu anggaran pusat turun. Sambil menunggu proses berjalan, kita bisa mencari solusi bersama,” ujarnya, Jumat.
Perusahaan Diminta Manfaatkan CSR untuk Perbaikan Jalan
Maryani menekankan bahwa perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah dan memanfaatkan ruas jalan untuk aktivitas operasional memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berkontribusi. Ia mendorong agar program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR difokuskan untuk memperbaiki spot-spot jalan yang mereka lewati.
“Ngapain perusahaan ada di daerah kita kalau masyarakat tidak diperhatikan. CSR harus dilaksanakan, terutama untuk memperbaiki spot-spot jalan yang mereka lewati dalam aktivitas operasionalnya,” tegasnya.
Kendaraan Bertonase Besar Jadi Penyebab Utama Kerusakan
Di sisi lain, politisi itu menyoroti bahwa kerusakan jalan juga dipicu oleh tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar yang melintas dan melebihi kapasitas jalan. Menurutnya, perbaikan jalan harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah pusat.
“Harus disadari bersama bahwa kerusakan jalan juga disebabkan aktivitas kendaraan berat yang melebihi kapasitas. Karena itu, perbaikannya juga harus menjadi tanggung jawab bersama sambil menunggu anggaran pusat,” ucap Maryani.
Perkuat Koordinasi Tiga Pilar: Pusat, Daerah, dan Swasta
Maryani berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi. Tujuannya agar persoalan jalan rusak yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat bisa segera tertangani tanpa harus menunggu waktu lama.
“Yang pasti, aspirasi masyarakat harus diperjuangkan. Semua pihak harus berkoordinasi dan bergotong royong agar persoalan jalan rusak bisa segera ditangani,” demikian Maryani.
