PALANGKA RAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah menilai pendekatan pembangunan daerah perlu diubah. Pemerataan yang hanya berbasis alokasi anggaran tidak cukup. Fraksi mengusulkan intervensi diarahkan pada kebutuhan riil dan tingkat ketertinggalan tiap wilayah.
Usulan itu dibacakan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ferry Khaidir, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat paripurna digelar di Palangka Raya, Kamis (10/9/2026).
Indeks Ketimpangan Pelayanan Dasar untuk 9 Sektor
Ferry mengusulkan setiap kabupaten dan kota di Kalteng memiliki Indeks Ketimpangan Pelayanan Dasar Daerah. Indeks itu setidaknya mengukur sembilan indikator utama:
- Kondisi dan aksesibilitas jalan
- Akses terhadap fasilitas kesehatan
- Ketersediaan tenaga kesehatan
- Akses terhadap sekolah
- Ketersediaan guru
- Kondisi sarana dan prasarana pendidikan
- Akses internet dan teknologi pendidikan
- Waktu tempuh masyarakat terhadap pelayanan dasar
- Capaian indikator pembangunan manusia
“Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui secara objektif kabupaten mana yang membutuhkan intervensi lebih besar dan sektor apa yang harus menjadi prioritas,” kata Ferry dalam rapat paripurna tersebut.
BPS Dinilai Sudah Tegaskan Pentingnya Data IPM hingga Kabupaten
Ferry menambahkan, Badan Pusat Statistik telah menegaskan bahwa penyajian data Indeks Pembangunan Manusia hingga tingkat kabupaten/kota berguna untuk memetakan capaian sekaligus melihat disparitas pembangunan antardaerah. Data itu, menurutnya, bisa jadi dasar penentuan prioritas anggaran.
Lima Catatan Fraksi untuk Perubahan APBD 2026
Berdasarkan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan penting. Pertama, penyerapan fungsional khususnya APBD 2026 hendaknya dipacu optimalisasinya demi pentingnya peningkatan daya beli masyarakat dan dalam menggerakan sektor riil.
Kedua, tambahan anggaran dalam Perubahan APBD harus diarahkan terlebih dahulu kepada kebutuhan dasar masyarakat dan wilayah yang memiliki kesenjangan pelayanan paling besar.
Ketiga, Pemerintah Provinsi harus memiliki target yang jelas mengenai berapa kilometer jalan yang akan ditingkatkan kemantapannya, wilayah mana yang menjadi prioritas, dan berapa besar anggaran yang dibutuhkan.
Keempat, pembangunan kesehatan harus diarahkan pada pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan fungsi fasilitas kesehatan serta pengurangan kesenjangan akses pelayanan antara perkotaan dan wilayah terpencil.
Kelima, pembangunan pendidikan harus memberikan perhatian khusus terhadap sekolah di daerah terpencil, termasuk sarana prasarana, tenaga pendidik, akses teknologi, serta keberlanjutan pendidikan anak.
Fraksi Minta Keberhasilan Tidak Diukur dari Serapan Anggaran
Ferry menutup pemandangan umum dengan permintaan agar tolok ukur keberhasilan program tidak berhenti pada besaran anggaran yang terserap. “Terakhir, kami meminta agar indikator keberhasilan program tidak berhenti pada jumlah anggaran yang terserap,” pungkasnya.
Usulan indeks tersebut kini menunggu pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan Pemprov Kalteng dalam tahapan pembahasan Perubahan APBD 2026.
