PLTS 100 GWp Resmi Diluncurkan, Ini Skema dan Dampaknya bagi Masyarakat

KALIMANTAN TENGAH — "Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. (Dengan Program PLTS 100 GW), kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri," kata Prabowo dalam sambutannya.

Delapan Skema Pembangunan PLTS 100 GWp

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan program ini tidak hanya mengandalkan PLTS skala besar. Pemerintah menyiapkan delapan skenario dengan total kapasitas 100 GWp yang mencakup berbagai jenis pembangkit.

Skema tersebut meliputi pembangunan PLTS skala besar melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebesar 30,97 GWp, PLTS terapung 10,72 GWp, PLTS atap 9,35 GWp, serta PLTS nonatap untuk kawasan industri 7,49 GWp.

Selain itu, program ini juga mencakup pengembangan PLTS off-grid untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp dan PLTS di wilayah 3T sebesar 0,50 GWp. Pemerintah juga menyiapkan eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp serta penciptaan kebutuhan listrik melalui hilirisasi, kendaraan listrik, dan kompor induksi sebesar 24,13 GWp.

Apa Artinya bagi Masyarakat?

Bagi masyarakat di wilayah 3T, program ini menjadi angin segar karena listrik tenaga surya dapat menjangkau daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional. PLTS off-grid untuk kegiatan produktif juga membuka peluang bagi usaha kecil di daerah terpencil.

Untuk kawasan industri, kehadiran PLTS nonatap dapat menekan biaya operasional dan mendukung kebutuhan energi bersih. Sementara itu, program kompor induksi dan kendaraan listrik yang masuk dalam skema penciptaan kebutuhan listrik akan mendorong peralihan dari energi fosil ke energi listrik di rumah tangga.

Bagaimana Cara Masyarakat Mengakses Manfaat Program Ini?

Program PLTS 100 GWp ini merupakan proyek infrastruktur energi yang dikelola pemerintah dan pengembang swasta, bukan bantuan sosial langsung kepada individu. Masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan program dan potensi keterlibatan di wilayahnya dapat memantau informasi resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagi pelaku usaha di kawasan industri, skema PLTS nonatap dapat diakses melalui kerja sama dengan pengembang listrik swasta atau melalui mekanisme yang diatur dalam RUPTL. Sementara untuk wilayah 3T, pemerintah akan menyalurkan melalui program elektrifikasi yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Perlu dicatat, program ini merupakan proyek jangka panjang yang pembangunannya dilakukan bertahap. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan pemasangan PLTS dengan imbalan biaya tertentu atas nama program pemerintah. Informasi resmi dapat diakses melalui kanal komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Dinas ESDM setempat.