PULANG PISAU — Akses listrik masih menjadi persoalan klasik di sejumlah desa pesisir Kabupaten Pulang Pisau. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah mengubah strategi pengadaan energi dengan mengusulkan program PLTS Komunal sebagai pengganti skema bantuan sebelumnya yang dinilai kurang efektif.
Mengapa Program PLTS Mandiri Dihentikan?
Dalam kunjungan kerja di Jakarta, Selasa, Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta mengungkapkan bahwa hasil koordinasi dengan Kementerian ESDM menunjukkan program bantuan PLTS APDAL (Alat Penerangan Jalan dan Alat Listrik) Mandiri sudah tidak lagi menjadi prioritas pemerintah pusat.
Pemerintah daerah kini diarahkan untuk mengajukan usulan PLTS Komunal. Skema ini dinilai lebih efektif karena kapasitasnya bisa melayani kebutuhan bersama warga dalam satu kawasan, bukan per rumah tangga secara individual.
Desa Pesisir Jadi Prioritas Utama
“Kami berharap pada tahun 2027 nanti beberapa desa khususnya wilayah desa pesisir dapat menerima manfaat dari program PLTS Komunal,” ujar Ahmad Jayadikarta.
Pemkab Pulang Pisau menargetkan desa-desa yang berada di jalur pesisir dan daerah terisolir yang belum tersentuh jaringan PLN. Wilayah-wilayah ini selama ini mengandalkan genset pribadi atau bahkan tak punya akses listrik sama sekali.
Manfaat Ganda: Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan
Menurut Ahmad, kehadiran listrik bukan sekadar penerangan. Ia menekankan bahwa akses energi bersih menjadi faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di suatu wilayah.
“Ketersediaan akses listrik juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di suatu wilayah,” jelasnya.
Pemerintah daerah mencatat, listrik berperan langsung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Para pelaku UMKM bisa memperpanjang jam produksi, anak-anak bisa belajar di malam hari, dan puskesmas desa bisa menjalankan peralatan medis dasar tanpa hambatan.
Energi Bersih untuk Pembangunan Berkelanjutan
PLTS Komunal yang diusulkan ini menggunakan panel surya sebagai sumber energi. Selain ramah lingkungan, biaya operasionalnya lebih rendah dibandingkan genset berbahan bakar solar yang selama ini menjadi andalan warga di daerah terpencil.
“Langkah ini juga untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan kepada sejumlah wilayah yang belum terjangkau listrik di Kabupaten Pulang Pisau,” kata Ahmad Jayadikarta.
Pemkab berharap usulan ini bisa masuk dalam prioritas nasional di Kementerian ESDM. Jika disetujui, proses pengadaan dan pemasangan PLTS Komunal akan mulai berjalan pada 2027 mendatang.
