MUARA TEWEH — Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, ST., MT., menegaskan alokasi anggaran pelayanan dasar tidak akan digeser dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Pendidikan dijamin berada di angka minimal 20 persen, sementara urusan kesehatan dijaga pada batas minimal 10 persen dari total belanja APBD.
Kepastian angka itu disampaikan Shalahuddin di sela agenda Rapat Paripurna DPRD Barito Utara di Gedung Dewan, Selasa, 14 Juli 2026. Menurutnya, kepatuhan alokasi ini bukan sekadar menjalankan kewajiban hukum.
Ia menyebut pos belanja tersebut sebagai pijakan mendasar guna membangun indeks pembangunan manusia yang tangguh di masa depan.
Dua Pos Belanja yang Dikunci Sejak Rancangan
Pemerintah daerah menggaransi dua pos pelayanan dasar itu tetap aman sejak dokumen rancangan disusun. Angka 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan menjadi batas minimal, bukan target yang bisa ditawar turun.
Langkah ini menunjukkan konsistensi regulatif Pemkab Barito Utara dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Kebijakan anggaran daerah memang wajib memenuhi ketentuan alokasi minimal untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Umum Tetap Jadi Prioritas
Selain penguatan sektor sosial, percepatan pembangunan sarana infrastruktur jalan dan fasilitas umum tetap menjadi prioritas penting. Pemerintah daerah menilai konektivitas berdampak langsung pada mobilitas perekonomian warga.
Pembangunan jalan dan fasilitas umum diarahkan untuk mendongkrak pergerakan ekonomi masyarakat Barito Utara. Dua agenda itu berjalan berdampingan dengan penguatan pendidikan dan kesehatan.
Bupati Minta DPRD Telaah Usulan Secara Konstruktif
Shalahuddin berharap jajaran legislatif dapat menelaah usulan KUA-PPAS ini secara konstruktif. Harapan itu disampaikan demi tercapainya target pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD menjadi tahap penentu sebelum dokumen anggaran masuk ke proses berikutnya. Arah belanja daerah Barito Utara untuk 2027 kini menunggu hasil telaah legislatif.
