SUKAMARA — Rapat pembahasan usulan penggunaan Dana Bantuan Presiden untuk Penanganan Karhutla digelar di lingkungan Pemkab Sukamara. Masduki menegaskan bahwa dana bantuan mesti dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan sekadar diserap tanpa perencanaan.
Menurutnya, kebutuhan peralatan penanganan karhutla harus direncanakan secara matang. Tujuannya agar bantuan yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan, bukan berhenti di dokumen usulan.
Peralatan Penanggulangan dan Air Bersih Jadi Prioritas
Dana Banpres akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peralatan penanggulangan bencana. Selain itu, sebagian dana dialokasikan bagi penyediaan fasilitas air bersih.
Dua kebutuhan itu dipandang saling terkait. Peralatan menjadi modal utama saat kebakaran meluas, sementara air bersih dibutuhkan warga ketika dampak karhutla mulai terasa di permukiman.
Pemadaman Saja Tidak Cukup, Kesiapsiagaan Dini Jadi Kunci
Masduki menyebut penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman saat kebakaran terjadi. Kesiapsiagaan sejak dini, ketersediaan peralatan, dan sarana pendukung lain dinilai sama pentingnya untuk menekan risiko bencana.
"Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kebutuhan peralatan penanganan karhutla harus direncanakan secara matang agar bantuan yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan," kata Masduki seusai rapat.
Pernyataan itu menempatkan pencegahan sebagai poros kebijakan, bukan sekadar respons darurat. Daerah yang bersiap lebih awal punya ruang lebih besar meminimalkan luas lahan terbakar.
Transparansi Jadi Syarat Penggunaan Anggaran
Pengelolaan dana bantuan diminta dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan dan berdampak langsung.
"Kita ingin setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata, baik dalam meningkatkan kesiapsiagaan maupun melindungi masyarakat dari dampak karhutla," ujarnya.
Penekanan pada akuntabilitas ini penting karena dana bersumber dari pemerintah pusat. Pengawasan melekat pada setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pengadaan barang.
Koordinasi Lintas Sektor Ikut Diperkuat
Melalui dukungan Dana Banpres, Pemkab Sukamara berharap kapasitas penanggulangan karhutla meningkat. Koordinasi lintas sektor serta kesiapan sarana dan prasarana juga diharapkan semakin kuat.
Dengan begitu, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran bisa dilakukan lebih cepat dan terarah. Perangkat daerah, instansi vertikal, hingga pemerintah desa perlu bergerak dalam satu alur informasi yang sama.
Tahap berikutnya adalah finalisasi usulan kebutuhan peralatan dan fasilitas air bersih. Setelah itu, proses pengadaan masuk ke mekanisme yang berlaku agar bantuan bisa segera dimanfaatkan di lapangan.
