KUALA KURUN — Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong menyatakan bantuan tersebut diterima setelah daerahnya tidak masuk dalam daftar penerima tahap pertama yang disalurkan pada September 2026. Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah pusat menjadi alasan di balik penundaan itu, sehingga Pemkab Gumas memilih tetap fokus menangani karhutla sembari menunggu dukungan pendanaan.
"Kami bersyukur ada bantuan Rp10 miliar lebih dari pemerintah pusat yang akan diprioritaskan untuk penanganan karhutla," ucap Jaya, Rabu (28/10).
Mobil Damkar Jadi Prioritas Belanja Bantuan
Jaya mengatakan pemanfaatan dana akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat itu bertujuan menentukan alokasi sesuai kebutuhan penanganan karhutla di wilayah setempat.
"Rencananya dana itu akan diprioritaskan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) dan berbagai kebutuhan pendukung penanganan karhutla di wilayah setempat," ujarnya.
Pengadaan sarana pemadam menjadi sorotan karena Gumas selama ini mengandalkan peralatan terbatas saat musim kemarau. Penambahan armada dinilai mempercepat respons di titik-titik rawan yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Dari Rp1,235 Triliun Anggaran Pusat, Kalteng Dapat Rp110 Miliar
Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan penanganan karhutla sebesar Rp1,235 triliun yang disalurkan dalam dua tahap kepada sejumlah pemerintah daerah. Tahap pertama senilai Rp760 miliar diberikan kepada tujuh pemerintah provinsi dan 35 pemerintah kabupaten/kota.
Bantuan tahap kedua sebesar Rp480 miliar telah ditransfer kepada 44 pemerintah kabupaten/kota. Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh alokasi Rp110 miliar untuk sembilan daerah, dengan besaran per daerah berkisar Rp10 miliar hingga Rp20 miliar.
Menunggu Pembahasan TAPD
Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal rapat TAPD maupun perkiraan jumlah unit mobil damkar yang akan dibeli. Pemkab Gumas juga belum merinci pos kebutuhan pendukung lain yang akan didanai dari bantuan tersebut.
Yang jelas, dana sudah diterima dan penanganan karhutla tetap berjalan dengan sumber daya yang ada. Kepastian belanja akan bergantung pada hasil pembahasan anggaran bersama TAPD dalam waktu dekat.
