Kabut asap di Kalimantan Tengah semakin pekat. Hampir seluruh wilayah terpapar, mengganggu kesehatan warga dan aktivitas belajar mengajar. Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mendesak pemerintah pusat turun tangan lebih optimal memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), karena tim darat di lapangan mulai kewalahan menghadapi titik api yang mendekati permukiman.
PALANGKA RAYA — Kabut asap di Kalimantan Tengah dilaporkan semakin pekat dalam sepekan terakhir. Hampir semua wilayah di provinsi ini mulai tertutup asap tebal seiring meningkatnya jumlah titik api. Dampaknya kini dirasakan langsung pada aktivitas harian masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga menyebutkan, kabut asap tidak hanya mengganggu mobilitas dan jarak pandang. Kabut ini juga mulai memicu keluhan gangguan pernapasan. Situasi tersebut memicu kekhawatiran meluasnya dampak buruk bila penanganan darurat tidak segera diperkuat.
Titik Api Dekat Permukiman, Tim Darat Kewalahan
Persoalan pelik di lapangan adalah munculnya banyak titik api yang berada dekat dengan pemukiman warga. Kondisi ini memaksa petugas pemadam darat bekerja ekstra karena harus memadamkan api di beberapa lokasi secara bersamaan.
Keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan sumber air, membuat upaya pemadaman tim darat tidak berjalan maksimal. "Kalau hanya mengharapkan daerah yang menanganinya, tentu akan kurang optimal. Sekarang ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian dan badan, benar-benar harus lebih optimal terlibat dalam melakukan pemadaman," tegas Agustin Teras Narang melalui pesan singkat yang diterima di Palangka Raya, Minggu malam.
Status Bencana Jadi Dasar Desakan Percepatan Bantuan Pusat
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu menilai provinsinya kini sudah masuk dalam kategori bencana kabut asap akibat karhutla. Dengan demikian, penanganan tidak bisa lagi dibebankan hanya pada kemampuan fiskal dan sumber daya daerah yang terbatas.
"Menurut saya, Kalteng sudah masuk kategori bencana kabut asap akibat karhutla. Jadi, penanganan bencana itu tidak bisa hanya dibebankan kepada kemampuan fiskal dan sumber daya daerah yang terbatas," ujarnya.
Desakan ini datang di tengah kebutuhan mendesak akan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Menurutnya, intervensi tersebut mutlak diperlukan, baik dari segi pengadaan sarana prasarana, operasi udara untuk water bombing, maupun penguatan mitigasi di tingkat lapangan.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci
Teras Narang menegaskan, persoalan karhutla menuntut sinergi yang kuat serta kehadiran negara secara nyata. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat adat dan lokal menjadi kunci utama.
Ia juga mengingatkan pentingnya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan laju karhutla sekaligus memberi efek jera bagi pelaku.
Perkuat Operasi dan Jaminan Kesehatan Warga
Lebih lanjut, senator asal Kalimantan Tengah itu berharap kementerian dan lembaga terkait di tingkat nasional segera mengoptimalkan satuan tugas di daerah. Penguatan operasi pemadaman darat maupun udara harus menjadi prioritas, bersamaan dengan upaya memastikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi warga yang terdampak langsung oleh kabut asap.
Langkah cepat dan terukur dari pemerintah pusat dinilai menjadi penentu agar dampak bencana kabut asap di Kalimantan Tengah tidak semakin meluas dan mengancam keselamatan warga dalam skala yang lebih besar.
