Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah tengah mengkaji kemungkinan penggabungan sejumlah perangkat daerah. Langkah ini ditempuh sebagai upaya optimalisasi anggaran daerah di tengah penurunan dana transfer pusat dan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum maksimal.
KUALA KURUN — Wacana efisiensi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mulai mengerucut. Bupati Gunung Mas, Jaya S Monong, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan kajian menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan tugas, fungsi, dan kewenangan untuk digabung atau di-regrouping.
"Terhadap perangkat daerah yang memiliki keterkaitan tugas, fungsi dan kewenangan, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi dan kajian secara menyeluruh atas kemungkinan penggabungan atau regrouping organisasi," ucapnya saat dihubungi dari Kuala Kurun, Sabtu.
Dorongan Penghematan dari Fraksi DPRD
Usulan penggabungan ini sebelumnya mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Gunung Mas pada 26 Agustus lalu. Fraksi Partai Perindo melalui juru bicaranya, Singong, secara eksplisit meminta sejumlah kantor atau dinas yang fungsi dan tupoksinya berkaitan untuk digabung demi penghematan anggaran.
Fraksi Perindo menilai, alokasi dana transfer dari pusat maupun provinsi mengalami penurunan. Di sisi lain, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunung Mas tidak pernah mencapai target seratus persen. Kondisi ini yang mendasari sejumlah saran strategis disampaikan, termasuk penagihan tunggakan pajak dinas, transparansi dana CSR perusahaan, hingga penguatan pengawasan terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Validasi Anjab dan ABK Berjalan Beriringan
Selain kajian penggabungan organisasi, Bupati Jaya menegaskan Pemkab Gumas juga melakukan validasi dan pemetaan Analisis Jabatan (Anjab) serta Analisis Beban Kerja (ABK) untuk semua perangkat daerah secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan belanja pegawai ASN benar-benar efisien.
"Validasi dan pemetaan bertujuan agar penggunaan anggaran untuk belanja pegawai ASN benar-benar berdaya guna dan membiayai tenaga teknis yang betul-betul dibutuhkan oleh daerah," jelasnya.
Bukan Kebijakan Baru di Gunung Mas
Wacana penggabungan perangkat daerah ini bukan hal baru di lingkungan Pemkab Gumas. Pada periode pertama kepemimpinan Bupati Jaya bersama Wakil Bupati Efrensia LP Umbing, tiga dinas pernah disatukan menjadi satu organisasi.
Ketiganya adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perhubungan yang semula berdiri sendiri-sendiri. Ketiganya kemudian digabung menjadi satu, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan.
Kajian yang dilakukan saat ini diharapkan menghasilkan struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, beban belanja operasional dapat ditekan dan anggaran dialihkan untuk program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
