KALIMANTAN TENGAH — Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter di wilayah Jawa langsung memicu kekhawatiran pemerintah. Risiko pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite yang harganya tetap Rp10.000 per liter dinilai sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan.
Potensi Perpindahan Massal ke BBM Subsidi
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengakui bahwa skenario perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke Pertalite sudah masuk dalam hitungan pemerintah. "Itu juga fakta yang tidak bisa disangkal bahwa akan ada kemungkinan besar pergeseran," ujarnya di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).
Meski begitu, hasil pemantauan bersama Pertamina Patra Niaga dalam dua hari pertama pasca-kenaikan menunjukkan dampak yang masih terbatas. "Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya, mungkin dari Pertamax Turbo yang di atas ke Pertamax saat ini," jelas Anggia.
QR Code Jadi Benteng Terakhir Antisipasi Jebolnya Kuota
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi Pertalite yang bisa membebani fiskal negara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memerintahkan Pertamina memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Salah satu instrumen andalan adalah sistem QR Code yang mewajibkan pengguna mendaftar untuk membeli Pertalite.
"Antisipasi, mitigasi pasti dilakukan. Misalnya saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini," kata Anggia. Pemerintah meminta pengawasan di lapangan ditingkatkan untuk menekan potensi penyalahgunaan akses.
Imbauan Tegas untuk Pengguna Mampu: Jangan Ambil Hak Petani dan Nelayan
Anggia menekankan bahwa pengawasan teknis saja tidak cukup tanpa kesadaran masyarakat. Ia secara khusus mengimbau pemilik kendaraan yang secara ekonomi mampu membeli Pertamax untuk tidak beralih ke Pertalite. "Semua juga harus aware dong, mana yang bukan haknya, jangan diambil," tegasnya.
Subsidi BBM menurutnya harus tepat sasaran, diperuntukkan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan seperti petani dan nelayan. "Sehingga masyarakat yang memang harus dilindungi, petani, nelayan itu bisa tetap survive, jalan terus roda perekonomiannya," terang Anggia.
Pemerintah Jaga Keseimbangan Antara Kebutuhan Masyarakat dan Fiskal Negara
Soal potensi jebolnya kuota Pertalite, pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan. "Kalau kita berbicara kuota yang pasti pemerintah berusaha untuk subsidi untuk masyarakat terpenuhi. Namun di satu sisi kan kita juga harus menjaga kondisi fiskal," ujar Anggia.
Pemerintah berjanji akan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah mitigasi akan terus dievaluasi secara berkala agar subsidi tetap tepat sasaran tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
