KALIMANTAN TENGAH — Pernyataan Qodari itu merupakan respons atas seruan "Reformasi Jilid II" yang bergema dalam demonstrasi ribuan mahasiswa dan masyarakat di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6). Dalam diskusi di CNNIndonesia TV, ia menegaskan bahwa Prabowo sedang melakukan perubahan struktural yang fundamental.
Dasar Klaim Reformasi Struktur Ekonomi
Qodari mendasarkan penilaiannya pada langkah-langkah Prabowo yang dinilainya tengah mereformasi struktur ekonomi. Menurut dia, presiden berupaya agar keuntungan ekonomi tidak lagi dinikmati segelintir elite.
"Yang dilakukan pak Prabowo sekarang beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia; struktur yang selama ini hanya menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh pak Prabowo," ujar Qodari.
Ia mencontohkan pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina 2018-2023 serta penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai bukti keberanian Prabowo.
Penolakan dari Akademisi
Penilaian itu langsung mendapat bantahan dari dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun. Ia menilai Prabowo justru merupakan tipe pemimpin kakistokrasi, yakni pemerintahan yang dikelola oleh orang-orang tidak kompeten atau tidak bermoral.
"Terbukti dengan sekian kali reshuffle (kocok ulang kabinet), kemudian korupsi masih merajalela," kata Ubed.
Ubed menegaskan bahwa label Reformasi Jilid II tidak tepat disematkan kepada Prabowo. Ia mempersilakan presiden melakukan berbagai kebijakan, namun mengingatkan agar tuntutan mahasiswa yang lebih besar dipertimbangkan.
"Karena mereka (mahasiswa) adalah generasi yang akan merasakan masa depan Republik ini. Mereka adalah generasi yang sesungguhnya menjadi korban dari ulah kekuasaan yang justru merugikan generasi mereka," ucapnya.
Tuntutan Mahasiswa di Balik Gema Reformasi
Aksi unjuk rasa di Bundaran HI pada Jumat (12/6) diikuti mahasiswa dan warga dengan sejumlah tuntutan. Mereka meminta pemerintah menyetop pemborosan anggaran negara, menurunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, massa aksi juga mendesak penghentian militerisme di ranah sipil dan meminta Prabowo berhenti mengelak serta mengakui kesalahan pemerintah. Ubed menambahkan bahwa kegelisahan mahasiswa itu muncul karena mereka menginginkan perubahan mendasar, bukan sekadar ikhtiar parsial dari pemerintah.
"Jadi, banyak kegelisahan mahasiswa itu yang mereka pikir ini perlu ada perubahan mendasar yang mereka sebut sebagai Reformasi Jilid II itu. Bukan seperti yang Bung Qodari jelaskan. Itu bagian dari ikhtiarnya Prabowo saja untuk mengatasi satu hal, tapi hal lain tidak diatasi," lanjut Ubed.
