KALIMANTAN TENGAH — Pemerintah menyiapkan strategi fiskal bersama Kementerian Keuangan dan Danantara untuk menahan harga BBM hingga akhir 2026 tanpa mengorbankan kesehatan APBN. Langkah ini dibahas Presiden Prabowo Subianto bersama Dewan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10), di tengah tekanan ekonomi global yang membayangi daya beli masyarakat.
Rapat di Istana Merdeka itu melibatkan sejumlah pejabat kunci. Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir mendampingi Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.
Kehadiran mereka bukan tanpa alasan. Luhut menyebut data yang dibawa DEN dikonfirmasi langsung dalam forum tersebut.
"Tadi satu per satu kami jelaskan karena ada Menteri Keuangan, ada Gubernur BI, ada Menko Perekonomian, jadi tadi sekaligus juga kita merekonfirmasi data-data yang ada," kata Luhut, dikutip dari Antara.
Tiga Jalur Fiskal yang Dibahas
Anggota DEN Septian Hario Seto membeberkan isi pembahasan. Pemerintah merumuskan beberapa opsi fiskal agar harga energi tetap terkendali sampai penghujung tahun.
"Kami juga mendiskusikan beberapa strategi fiskal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan dan juga dibantu Danantara untuk memastikan bahwa harga BBM ini tetap bisa dijaga sampai dengan akhir tahun dan fiskalnya juga tetap sustainable," ujar Seto usai pertemuan.
Danantara masuk dalam skema ini sebagai mitra pendukung. Perannya membantu pemerintah menjaga ruang fiskal tanpa harus menambah beban utang baru.
Daya Beli Jadi Pertimbangan Utama
DEN menilai keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi sudah tepat. Fokusnya melindungi daya beli rumah tangga di tengah pelemahan ekonomi global.
"Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa langkah pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi ini sudah tepat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat saat ini," kata Seto.
Namun penilaian itu datang dengan catatan. Strategi fiskal yang disiapkan tetap harus memperhitungkan kemampuan negara agar kebijakan tidak jebol di tengah jalan.
Subsidi Energi Dibidik Lebih Tepat Sasaran
Selain menahan harga, rapat membahas pembenahan jangka panjang penyaluran subsidi energi. Perbaikan ini masuk dalam rekomendasi DEN kepada Presiden.
"Dan juga beberapa perbaikan-perbaikan jangka panjang yang bisa dilakukan tadi untuk kita bisa membuat subsidi energi ini bisa menjadi lebih tepat sasaran," ujar Seto.
Pembenahan tersebut melengkapi strategi fiskal. Dengan penyaluran yang lebih presisi, dukungan pemerintah diharapkan sampai ke kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Rekomendasi DEN Soal Dampak Ekonomi Global
Pertemuan juga membahas perkembangan ekonomi terkini. Luhut menyebut dinamika global memberi dampak yang tidak selalu menguntungkan bagi Indonesia.
"Ada beberapa rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden mengikuti perkembangan dunia saat ini yang dampaknya tentu suka-tidak suka pada ekonomi Indonesia juga banyak," ujar Luhut.
Rekomendasi yang disampaikan mencakup persoalan yang sudah teridentifikasi beserta sejumlah alternatif penyelesaiannya. Pemerintah belum mengumumkan detail teknis maupun besaran anggaran yang dialokasikan untuk skema fiskal ini.
