KUALA PEMBUANG — Bejo Riyanto menyoroti bahwa status resmi sebagai anggota MPA membawa tanggung jawab besar yang harus diimbangi perlindungan dan fasilitas kerja memadai. Menurutnya, SK tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen administratif tanpa pemenuhan kebutuhan petugas di lapangan.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan hak dan kesejahteraan para petugas mendapat perhatian serius. Sebab, anggota MPA berhadapan langsung dengan risiko karhutla saat menjalankan tugas.
Anggaran Desa Jadi Kendala Penyediaan Fasilitas
Bejo juga menyoroti keterbatasan anggaran pemerintah desa yang menerbitkan SK anggota MPA. Kondisi itu dinilai dapat menjadi hambatan dalam penyediaan fasilitas maupun jaminan kesehatan bagi anggota yang terlibat penanganan karhutla.
Menurutnya, keterbatasan fiskal di tingkat desa tidak bisa dibiarkan menjadi alasan anggota MPA bekerja tanpa perlindungan. Pemerintah desa diminta proaktif mencari solusi, bukan menunda pemenuhan hak petugas.
DPRD Dorong Sinergi Desa dan Kabupaten
Karena itu, Bejo mendorong pemerintah desa menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten apabila anggaran yang tersedia belum mencukupi. Sinergi kedua tingkatan pemerintahan diharapkan memastikan anggota MPA memperoleh pendapatan, fasilitas kerja, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan sesuai tanggung jawab mereka.
Dukungan tersebut dinilai penting agar anggota MPA dapat menjalankan tugas secara aman dan optimal. Kabupaten Seruyan sendiri dikenal memiliki wilayah hutan dan lahan yang rawan terbakar, terutama pada musim kemarau.
DPRD berharap pemerintah tidak menunggu insiden karhutla membesar sebelum membenahi kesejahteraan petugas. Perlindungan yang layak disebut menjadi prasyarat agar MPA bekerja maksimal di lapangan.
