KALIMANTAN TENGAH — Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GWp hingga 2029, dengan harga listrik hasil pembangkit dinilai sebagai penentu utama apakah target itu tercapai atau tidak. Saat ini tarif listrik PLTS di Indonesia masih US$ 5-10 sen per kWh, jauh di atas Vietnam yang sudah US$ 3,5-5 sen per kWh.
Paragraf pembuka: Target 100 GWp itu setara dengan kebutuhan lahan sekitar 100.000 hektare, atau kira-kira seluas rata-rata perkebunan sawit. Angka itu muncul dalam diskusi publik yang digelar Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Selasa (13/10/2026), yang menghadirkan sejumlah pelaku industri dan pengamat energi.
Perdebatan tidak berhenti pada soal lahan. Yang jadi ganjalan justru harga jual listrik dari pembangkit surya, yang selama ini dinilai belum kompetitif dibanding sumber energi lain.
Harga Listrik PLTS Indonesia Masih Kalah dari Vietnam
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menyebut keberhasilan target 100 GWp sepenuhnya bergantung pada eksekusi kebijakan. Menurutnya, pemerintah perlu menekan rata-rata biaya pemasangan PLTS nasional, yang tercermin dari tarif listrik yang dihasilkan.
Deon membandingkan tarif listrik PLTS di Indonesia yang masih berada di kisaran US$ 5-10 sen per kWh dengan Vietnam dan sejumlah negara lain yang sudah menyentuh US$ 3,5-5 sen per kWh.
"Kalau memang mau 100 gigawatt secepat-cepatnya di 2029, maka 2027 harga PLTS yang tadinya 5-10 sen itu perlu ditekan dengan cepat jadi 3,5 sampai 5 sen tadi. Itu harus bersegera terjadi," kata Deon.
Sejumlah skema bisa dipakai untuk menurunkan biaya, mulai dari relaksasi impor komponen pembangkit dari luar negeri hingga intervensi pemerintah dalam penyediaan lahan. Tanpa penurunan harga yang signifikan, target 100 GWp berisiko jalan di tempat.
Lahan 100.000 Hektare Dinilai Bukan Kendala
Dari sisi ketersediaan lahan, Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Adrian Lembong menilai target itu sangat mungkin diwujudkan. Standar pembangunan PLTS membutuhkan sekitar 1 hektare per 1 megawatt kapasitas terpasang.
Artinya, 100 GWp memerlukan lahan sekitar 100.000 hektare. Luasan itu disebut Adrian setara dengan rata-rata perkebunan sawit di Indonesia.
"Pemasangan itu kebutuhannya ya sekitar 1 megawatt itu per 1 hektare. Jadi kalau 1 GWp itu 1.000 hektare, 100 GWp itu 100.000 hektare. 100.000 hektare itu kebun sawit average gitu loh. Jadi, kalau dari segi luasan tanah yang ada, sebetulnya 100 GWp itu very doable," paparnya.
Meski begitu, Adrian mengingatkan persoalan sesungguhnya bukan sekadar memasang panel surya. Ada dua hal yang perlu dipastikan: ke mana listrik akan dialirkan, dan apakah harganya cukup menarik bagi pengguna.
Transmisi dan Daya Tarik Ekonomi Jadi PR Berikutnya
Ketersediaan dan pemerataan infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi listrik menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan. Tanpa jaringan yang memadai, listrik dari PLTS berpotensi tidak tersalurkan ke pusat-pusat kebutuhan.
Adrian juga menyoroti nilai ekonomi listrik yang dihasilkan. Jika tarif PLTS tidak bersaing alias terlalu mahal, sumber energi ini kemungkinan besar tidak akan banyak dipakai. Ujungnya, pembangunan PLTS itu sendiri yang terhambat.
"Jadi 100 GWp itu kembali lagi ke pertanyaan dari soal harganya ini attractive atau nggak. Ya pada saat ini, apa yang diharapkan itu nggak achievable gitu, dari segi harga," tegas Adrian.
Penutup: Target 100 GWp dalam dua tahun efektif (2027-2029) menuntut dua syarat yang harus jalan bersamaan: penurunan tarif listrik PLTS ke level US$ 3,5-5 sen per kWh, dan kesiapan jaringan transmisi untuk menyalurkannya. Tanpa keduanya, ambisi kapasitas besar itu hanya berhenti di atas kertas.
