Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, meminta pemerintah memastikan setiap pertumbuhan kawasan perumahan dibarengi kesiapan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Juru bicara fraksi, Jati Asmoro, menilai pembangunan hunian yang tidak direncanakan matang berpotensi memunculkan persoalan baru, mulai dari genangan air hingga ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sorotan itu disampaikan saat pembahasan Raperda RP3KP 2026-2045.
PALANGKA RAYA — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Palangka Raya menyoroti pertumbuhan kawasan perumahan yang dinilai berjalan tanpa diimbangi kesiapan infrastruktur dasar. Jati Asmoro, juru bicara fraksi, menyampaikan hal itu dalam pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 2026-2045.
Menurut Jati, kawasan hunian yang tumbuh lebih cepat dari kesiapan layanan dasar berisiko menimbulkan persoalan baru bagi warga yang tinggal di dalamnya.
"Pertumbuhan kawasan perumahan harus direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Jangan sampai kawasan perumahan berkembang, sementara infrastruktur dasarnya tertinggal," kata Jati.
Infrastruktur yang Diminta Ikut Disiapkan
Fraksi Gerindra menyebut sejumlah fasilitas dasar yang harus tersedia seiring pertumbuhan permukiman. Daftar itu mencakup akses jalan, drainase, sanitasi, air bersih, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga ruang publik.
Ketersediaan fasilitas tersebut dinilai penting agar perkembangan kawasan hunian sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang menempatinya.
"Rencana pembangunan perumahan harus terintegrasi dengan tata ruang dan pembangunan infrastruktur Kota Palangka Raya," ucap Jati.
Genangan Air hingga Ketimpangan Antar Wilayah Jadi Catatan
Selain infrastruktur, fraksi itu menyoroti potensi persoalan lingkungan ketika pembangunan permukiman tidak direncanakan menyeluruh. Genangan air, keterbatasan pelayanan dasar, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah disebut sebagai hal yang perlu diantisipasi pemerintah.
Jati meminta pemerintah memastikan dokumen RP3KP mampu memetakan kebutuhan perumahan masyarakat secara akurat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.
"Pemerintah perlu memastikan dokumen RP3KP mampu memetakan kebutuhan perumahan masyarakat secara akurat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.
Hunian Layak untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Fraksi Gerindra menilai kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan perumahan. Kebijakan itu diharapkan memastikan pembangunan kawasan hunian memperhatikan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat.
"Sinkronisasi rencana pembangunan kawasan perumahan dengan kesiapan infrastruktur dasar dan pelayanan publik perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RP3KP," ungkap Jati.
Melalui raperda tersebut, fraksi berharap pemerintah memiliki pedoman yang jelas untuk mengarahkan pertumbuhan permukiman di Kota Palangka Raya.
Harapan Setelah Raperda RP3KP Disahkan
Setelah disahkan, regulasi itu diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan. Fraksi Gerindra ingin raperda menjadi acuan pembangunan kawasan hunian yang terintegrasi dengan infrastruktur dan tata ruang.
"Raperda ini diharapkan benar-benar dapat menjadi pedoman dalam mengarahkan pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman secara terencana, terintegrasi dan berkelanjutan," pungkas Jati.
