PALANGKA RAYA — Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menyebut armada udara lintas negara itu melibatkan 11 pemegang Air Operator Certificate (AOC). Operator tersebut berasal dari Australia, Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Selandia Baru, Laos, Vietnam, dan Kanada.
Untuk Kalimantan Tengah, satu unit helikopter Kamov dari Rusia diperbantukan dalam penanganan karhutla. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan armada itu bukan hibah dari pemerintah Rusia.
Status Armada Rusia: Sewa BNPB, Bukan Bantuan Negara Asal
"Kami ada bantuan, bukan bantuan sebenarnya. Yang Rusia ini nyewa BNPB, nyewa, diperbantukan untuk Kalimantan Tengah," ujar Agustiar saat ditemui di Istana Isen Mulang, Rabu (16/9/2026).
Menurut Agustiar, pembiayaan pengadaan armada tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui BNPB. Ia menegaskan hal itu untuk meluruskan anggapan bahwa helikopter Kamov merupakan bantuan atau hibah langsung dari Rusia.
"Kalimantan ini hanya bukan bantuan, kami dari Rusia, bukan bantuan sekali lagi itu. Itu mungkin bayar ya, bayar dari pemerintahan pusat melalui BNPB," katanya.
Water Bombing dan Jadwal Kedatangan 15 September
Helikopter Kamov tersebut difungsikan untuk operasi water bombing, yakni pemadaman dari udara dengan menjatuhkan air ke titik api. Salah satu armada dari Rusia sebelumnya dijadwalkan berada di Kalteng pada 15 September.
"Untuk water bombing," kata Agustiar singkat.
Ketika ditanya soal informasi 36 helikopter dari delapan negara dan jumlah armada yang dialokasikan ke Kalteng, Agustiar mengaku baru mengetahui angka tersebut. "Nah, ini baru saya dengar kalau 36," ujarnya.
Untuk jumlah helikopter yang saat ini diperbantukan secara khusus ke Kalteng, ia menyebut satu unit. "Satu," jawabnya.
Dukungan Jepang untuk Karhutla Nasional, Kalbar Salah Satu Penerima
Selain armada dari delapan negara melalui skema AOC, dukungan udara dari Jepang juga disebut digunakan untuk penanganan karhutla secara nasional. Salah satu wilayah yang mendapat dukungan tersebut adalah Kalimantan Barat.
"Punya Jepang itu kirim ke Kalbar, memang untuk se-Indonesia untuk kebakaran hutan," jelasnya.
Hotspot Belum Tentu Kebakaran, Data Luasan Bisa Berbeda
Agustiar juga mengingatkan bahwa titik panas atau hotspot yang terdeteksi satelit tidak otomatis menunjukkan adanya kebakaran. Titik panas perlu diverifikasi terlebih dahulu di lapangan sebelum dinyatakan sebagai kejadian kebakaran.
"Hotspot itu belum tentu kebakaran. Yang kebakaran itu fire spot namanya," ujarnya.
Perbedaan data luasan karhutla di Kalteng, menurut Agustiar, dapat terjadi karena adanya perbedaan sumber pendataan. Ia menyebut data BPBD dan Kementerian Kehutanan sebagai dua sumber yang bisa menghasilkan angka berbeda.
Tidak Ada Kendala Perizinan di Kawasan Hutan
Untuk penanganan karhutla di kawasan hutan, Agustiar memastikan tidak ada persoalan perizinan yang menghambat proses pemadaman. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait penanganan di kawasan tersebut.
"Tidak ada masalah," katanya.
