GUNUNG MAS — Hamparan tanah berpasir putih kekuningan membentang seperti gurun di tengah Kalimantan. Di Desa Tewai Baru, rimbunnya pohon meranti dan habitat orang utan telah lenyap. Ribuan batang singkong yang tumbuh kerdil dan tak berisi kini menjadi pemandangan utama, menggantikan hutan yang dulu menjadi penyangga kehidupan warga.
Proyek ini digagas saat Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperingatkan ancaman krisis pangan akibat pandemi pada 2020. Pemerintah pun menetapkan Food Estate sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ditunjuk sebagai leading sector untuk kebun singkong, sementara Kementerian Pertanian mengurus sawah.
Regulasi yang Mempermudah Deforestasi
Atas nama PSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020. Regulasi ini mempermudah pelepasan kawasan hutan lindung dan hutan produksi untuk kepentingan lumbung pangan. Para pakar hukum lingkungan menyebut aturan itu sebagai "karpet merah" bagi perusakan alam yang dilegalkan.
Tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat adat, alat-alat berat mulai merangsek masuk ke hutan Gunung Mas pada pertengahan hingga akhir 2020. Kayu-kayu alam bernilai ekonomi tinggi ditebang dan diangkut keluar. Tanah berpasir yang sebenarnya sangat miskin hara pun terbuka.
Singkong Beracun dan Jagung dalam Polybag
Penanaman singkong secara masif dimulai pada 2021. Namun, alam tidak bisa dibohongi. Hingga 2023, singkong yang ditanam gagal panen. Ukurannya hanya sebesar ibu jari atau paling besar seukuran telunjuk orang dewasa. Rasanya pahit dan beracun karena ditanam di tanah spodosol yang berpasir dan masam.
Menjelang tahun politik 2024, pemerintah mendadak menanam jagung di area yang sama menggunakan sistem polybag. Secara ekonomis dan agronomis, metode ini tidak masuk akal untuk skala perkebunan raksasa. Langkah itu dinilai sebagai upaya menutupi kegagalan kebun singkong.
Banjir Bandang Menggantikan Hutan
Dampak paling nyata dirasakan warga Desa Tewai Baru, Sepang Kota, dan sekitarnya. Hutan tempat mereka berburu, mencari kayu bakar, dan mengambil obat-obatan herbal kini musnah. Hilangnya tutupan hutan membuat wilayah tersebut kehilangan fungsi resapan air.
Sejak hutan dibabat, banjir bandang yang sebelumnya jarang terjadi kini menjadi rutinitas tahunan. Rumah dan ladang warga tenggelam saat musim penghujan tiba. Dari sisi ekonomi negara, triliunan rupiah uang pajak rakyat (APBN) menguap untuk mendanai proyek yang tidak menghasilkan sebutir beras atau sepotong singkong pun untuk ketahanan pangan riil.
Skandal Food Estate Gunung Mas menjadi bukti bagaimana narasi krisis pangan dibajak untuk melegitimasi eksploitasi sumber daya alam. Proyek ini sejak awal mengabaikan sains, menabrak aturan lingkungan, dan menyingkirkan hak masyarakat adat. Kegagalan panen dan kerusakan permanen di Kalimantan Tengah ini harus menjadi peringatan: kebijakan politik yang dipaksakan tanpa dasar ekologis yang kuat tidak akan menghasilkan kedaulatan pangan, melainkan mewariskan bencana alam bagi generasi mendatang.
