KALIMANTAN TENGAH — Instruksi itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada Seskab Teddy dalam sebuah pertemuan internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan ini. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan tanpa harus membangun infrastruktur baru dari nol.
Target Gedung dan Kriteria Pemanfaatan Rendah
Seskab Teddy diminta berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk mendata aset negara. Fokus utama adalah gedung-gedung yang saat ini tidak digunakan secara optimal, seperti bekas kantor dinas, gudang milik BUMN, atau kompleks perkantoran yang sebagian besar ruangannya kosong.
“Presiden menekankan agar prioritas diberikan pada bangunan yang masih layak fungsi namun pemanfaatannya minim. Tujuannya agar konversi menjadi sekolah bisa berjalan cepat dan efisien,” ujar sumber di lingkungan Sekretariat Kabinet kepada Antara, Senin (14/4).
Efisiensi Anggaran dan Percepatan Program
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menekan belanja modal di tengah keterbatasan fiskal. Alih-alih mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan gedung baru, pemerintah memilih merevitalisasi aset yang sudah ada.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini kekurangan fasilitas pendidikan menengah. Dengan memanfaatkan gedung negara yang mangkrak, proses operasional sekolah diharapkan bisa dimulai lebih cepat dari jadwal normal pembangunan infrastruktur pendidikan.
Tindak Lanjut dan Batas Waktu Inventarisasi
Seskab Teddy diminta menyelesaikan proses inventarisasi dan koordinasi lintas kementerian dalam waktu dekat. Laporan awal mengenai jumlah dan lokasi gedung potensial ditargetkan rampung dalam dua pekan ke depan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dilibatkan dalam tahap selanjutnya untuk menilai kelayakan struktur bangunan dan standardisasi ruang kelas. Pemerintah belum merinci jumlah total Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada tahap pertama.