SAMPIT — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Diskominfo resmi membentuk forum lintas sektor bidang literasi digital dan keamanan informasi. Forum ini menjadi wadah kolaboratif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, media, komunitas, dan akademisi untuk merumuskan kebijakan serta menyelaraskan program literasi digital daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Umar Kaderi, menekankan bahwa digitalisasi sudah menjadi kewajiban bagi seluruh organisasi perangkat daerah. “Sekarang hampir semua sistem digital. Ini juga menjadi tuntutan bagi semua OPD karena sistem digitalisasi ini sudah menjadi kewajiban yang harus kita laksanakan,” ujarnya di Sampit, Senin.
IMDI Kotim Tertinggal dari Rata-rata Provinsi
Kepala Diskominfo Kotawaringin Timur, Cok Orda Putra Legawa, memaparkan capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025. Nilai 46,52 menempatkan Kotim di peringkat 7 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Angka ini masih di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 47,31 dengan kategori cukup.
“Masyarakat kita ini melek digital, tapi masih perlu didorong dalam pemanfaatannya. Penguatan pada pilar literasi digital dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan indeks di Kabupaten Kotawaringin Timur,” tegas Cok Orda.
Empat Peran Utama Forum Literasi Digital
Forum lintas sektoral ini memiliki empat peran utama. Pertama, merumuskan kebijakan terkait literasi digital daerah. Kedua, menyelaraskan program antar-pemangku kepentingan agar tidak tumpang tindih. Ketiga, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas. Keempat, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan.
Umar Kaderi berharap forum ini bisa menjangkau hingga tingkat kecamatan dan desa. “Saya berharap ini bisa menjangkau hingga ke kecamatan dan desa. Kita tentu berharap forum yang ada ini nanti bisa menghasilkan keputusan yang bisa menjadi acuan kebijakan pemerintah daerah,” katanya.
Digitalisasi Jadi Kunci Efisiensi Anggaran Daerah
Menurut Umar, digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan yang memudahkan pelayanan publik, terutama di masa efisiensi anggaran seperti sekarang. Sistem digital juga dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi pembangunan, mempromosikan potensi daerah, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Cok Orda menambahkan, dunia usaha melalui industri dan UMKM digital akan berperan sebagai penyedia teknologi dan dukungan. Pemerintah melalui OPD bertugas sebagai pengarah kebijakan dan koordinator program. Target akhirnya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara aman, produktif, dan berkelanjutan.
