PALANGKA RAYA — Aktivitas dunia usaha di Kalimantan Tengah terekam semakin bergairah pada kuartal pertama 2026. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalteng mencatat realisasi Pendapatan dan Hibah APBN mencapai Rp2.204,22 miliar per 31 Maret 2026, atau 19,06 persen dari target yang ditetapkan.
Angka ini tumbuh Rp454,04 miliar atau 25,94 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Kanwil DJPb Kalteng, Herry Hernawan, menyebut pertumbuhan ini ditopang oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas yang mencapai Rp944,43 miliar.
PPh Badan Melonjak, Sektor Pertanian dan Perdagangan Dominan
Pertumbuhan PPh Non-Migas yang mencapai 71,82 persen (yoy) itu disumbang oleh setoran PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp432,16 miliar. "Kinerja ini mencerminkan kuatnya aktivitas WP Badan di Kalteng, terutama sektor pertanian, kehutanan, perikanan serta perdagangan besar dan eceran," jelas Herry di Palangka Raya, Senin.
Tak hanya itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga mencatatkan lonjakan fantastis. Realisasinya tumbuh Rp22,01 miliar atau 259,06 persen (yoy). Kondisi ini, menurut Herry, menunjukkan adanya percepatan pembayaran kewajiban pajak berbasis aset oleh wajib pajak di awal tahun.
Bea Keluar Sawit Terkontraksi Akibat Harga CPO Turun
Di sisi lain, kinerja Pajak Perdagangan Internasional justru terkontraksi. Meski realisasinya mencapai Rp214,49 miliar atau 139,42 persen dari target, angka ini turun 12,20 persen (yoy). Penurunan terutama dipengaruhi oleh penerimaan Bea Masuk yang merosot Rp0,14 miliar atau terkontraksi 94,53 persen (yoy).
Penerimaan Bea Keluar juga ikut tertekan, hanya terealisasi Rp214,35 miliar dan terkontraksi 11,34 persen (yoy). Herry menjelaskan, penurunan ini disebabkan oleh turunnya harga referensi minyak kelapa sawit (CPO) per Maret 2026 yang berada di angka 938,87 dolar AS per metrik ton, terkontraksi 1,64 persen (yoy).
PNBP Melonjak 473 Persen karena Dana Kontrak Batal
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mencatatkan pertumbuhan paling ekstrem. Kinerja PNBP mencapai Rp733,01 miliar atau tumbuh 473,88 persen (yoy). Lonjakan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan PNBP lainnya sebesar Rp689,60 miliar atau 516,98 persen dari target.
Mayoritas pendapatan tersebut berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran lalu dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) sebesar Rp566,06 miliar. "Ini akibat kontrak RPATA yang tidak terselesaikan pada tahun berjalan," ujar Herry.
Belanja APBN Terkontraksi, THR dan Gaji Hakim Dorong Belanja Pegawai
Dari sisi belanja, realisasi Belanja APBN Kalteng per 31 Maret 2026 mencapai Rp5.775,18 miliar atau 25,62 persen dari pagu. Angka ini justru terkontraksi Rp537,08 miliar atau 8,51 persen (yoy). Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp7.034,51 miliar terealisasi Rp1.421,88 miliar atau 20,21 persen dari pagu.
Meski belanja total terkontraksi, Belanja Pegawai tumbuh 35,90 persen (yoy). Hal ini didorong oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) serta kenaikan gaji dan tunjangan Hakim di lingkup Mahkamah Agung. Sementara itu, Belanja Barang didorong oleh Kementerian Pertahanan untuk program Dukungan Manajemen seiring perubahan Korem menjadi Kodam.
Belanja Modal dengan pagu terbesar dari Kementerian PU sebesar Rp1.949,65 miliar baru terealisasi 11,11 persen atau Rp216,57 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional di Kalimantan Tengah.
