SAMPIT — Kondisi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Sampit, Kotawaringin Timur, kian kontradiktif antara pernyataan resmi birokrasi dengan realitas di lapangan. Saat Pertamina meyakinkan publik bahwa stok aman dan distribusi lancar, pemandangan antrean kendaraan yang mengular di berbagai SPBU justru menjadi beban harian bagi buruh hingga pedagang kecil.
Kritik tajam muncul dari praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik, Nurahman Ramadani. Ia menilai terdapat jurang pemisah yang lebar antara data di atas meja dengan kepahitan warga yang harus berkeliling kota demi mendapatkan beberapa liter BBM.
Kontradiksi Klaim Stok Aman dengan Realitas Antrean di SPBU
Ketidaksesuaian data ini terlihat dari warga yang rela berdiri sejak subuh demi mendapatkan akses energi. Sementara itu, narasi resmi dari pihak Pertamina tetap konsisten menyatakan bahwa distribusi ke seluruh SPBU berjalan tanpa kendala berarti.
“Kita bicara tentang dua realitas yang mustahil keduanya benar pada saat bersamaan. Saya cenderung mempercayai kepahitan yang dialami warga Kota Sampit yang berburu BBM hingga kelelahan, bukan sekadar klaim yang mengalir lancar dari konferensi pers,” ujar Nurahman dalam keterangannya baru-baru ini.
Ia menambahkan bahwa negara seharusnya hadir untuk melindungi hak rakyat biasa, bukan justru menerbitkan regulasi yang memberikan ruang lebih besar bagi para pelangsir BBM.
Mengapa Sistem Barcode Gagal Membendung Pergerakan Pelangsir?
Sistem pembatasan pembelian menggunakan barcode yang awalnya dirancang untuk mencegah penimbunan, kini dinilai menjadi senjata tumpul. Di lapangan, regulasi ini justru memberikan prediktabilitas bagi pelangsir terorganisir untuk mengatur siklus pengambilan BBM.
Terdapat tiga asimetri utama yang membuat warga biasa kalah bersaing dengan pelangsir di SPBU:
- Asimetri Informasi: Pelangsir memiliki jaringan untuk mengetahui waktu kedatangan stok secara akurat, sementara warga umum hanya mengandalkan keberuntungan.
- Asimetri Akses: Sistem barcode tidak efektif mencegah pengisian berulang kali dalam sehari oleh kendaraan yang sama di titik yang berbeda.
- Asimetri Relasi: Kedekatan antara oknum petugas lapangan dengan pelangsir membuat aturan formal hanya menjadi formalitas yang bisa dinegosiasikan.
Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang seharusnya menertibkan justru menjadi "ban berjalan" bagi praktik ilegal. Rakyat kecil terhambat aturan, sedangkan kelompok pelangsir melaju tanpa hambatan berarti.
Indikasi Lemahnya Pengawasan dan Praktik 'Main Mata' di Lapangan
Persoalan ini bukan lagi dianggap sebagai kenakalan oknum semata, melainkan sudah mengarah pada ekosistem parasit yang berakar. Dugaan adanya pembiaran sistemik muncul karena mekanisme pengawasan internal SPBU seolah tidak mendeteksi adanya pengisian berulang yang dilakukan secara mencolok.
“Penyalahgunaan yang terjadi berulang, di tempat yang sama, oleh pelaku yang sama bukan kealpaan, melainkan sistem yang difungsikan secara terbalik,” tegas Nurahman.
Kegagalan sistem pengawasan ini berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan instansi terkait. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi di Sampit mendesak untuk dilakukan agar regulasi yang dibuat benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan pada kelompok yang mencari keuntungan pribadi melalui jalur ilegal.
