PALANGKA RAYA — Kesenjangan fasilitas pendidikan di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah kembali menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, menilai pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait distribusi sarana dan prasarana sekolah yang belum seimbang.
Menurut Nenie, akses pendidikan berkualitas sejauh ini belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terutama bagi warga yang bermukim di wilayah pinggiran dengan akses geografis yang sulit dijangkau. Kondisi ini menjadi evaluasi penting bagi pemerintah kota dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
“Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Melalui momentum Hardiknas, kita ingin memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bisa dirasakan seluruh masyarakat,” ujar Nenie pada Sabtu (2/5/2026).
Kesenjangan Infrastruktur dan Distribusi Guru di Palangka Raya
Kondisi di lapangan menunjukkan sejumlah sekolah di daerah tertentu masih menghadapi keterbatasan sarana penunjang belajar. Selain persoalan bangunan dan alat peraga, penyebaran tenaga pendidik yang tidak proporsional ikut memperparah kualitas pembelajaran di kawasan luar pusat kota.
Nenie menegaskan bahwa distribusi guru yang menumpuk di area perkotaan harus segera dicarikan solusinya. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait perlu merancang skema pemerataan agar sekolah di pelosok tetap mendapatkan guru dengan kompetensi yang mumpuni.
“Masih ada tantangan di beberapa wilayah, terutama terkait infrastruktur dan distribusi tenaga pendidik. Ini harus menjadi prioritas bersama,” tegas politisi perempuan tersebut.
Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital di Sekolah
Selain mengejar ketertinggalan fisik, DPRD Kota Palangka Raya mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengajar. Guru dianggap memiliki peran strategis tidak hanya dalam mentransfer ilmu, tetapi juga dalam pembentukan karakter generasi muda di Kalimantan Tengah.
Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran menjadi salah satu solusi yang ditawarkan legislatif. Digitalisasi dinilai mampu memangkas jarak dan meningkatkan efektivitas pendidikan di tengah keterbatasan akses fisik yang ada saat ini.
“Ke depan, kami akan terus mendukung program pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM. Ini penting untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing,” pungkas Nenie.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD berkomitmen mengawal kebijakan anggaran sektor pendidikan agar tepat sasaran. Fokus utama legislatif saat ini adalah memastikan program-program strategis pemerintah kota benar-benar menyentuh kebutuhan dasar sekolah-sekolah di wilayah terpencil secara berkelanjutan.
