Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan Kementerian Koperasi menjalankan sosialisasi lebih optimal terkait program rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Merah Putih. Informasi program datang secara mendadak tanpa koordinasi awal dengan pemerintah daerah, sehingga pihak daerah tidak memiliki pemahaman mendalam soal manfaat dan mekanisme program tersebut.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng Rahmawati menuturkan, pemerintah daerah baru mengetahui adanya penerimaan dalam skala besar ini tanpa persiapan matang. "Kita berharap sebenarnya dari Kementerian Koperasi itu ada informasi ke kita juga, apa sih manfaat dengan adanya program ini," ujar Rahmawati, Sabtu (2/5/2026).
Sosialisasi Seharusnya Dilakukan Lebih Awal
Rahmawati menekankan pentingnya fase sosialisasi sebelum program berjalan. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mendapat kesempatan lebih dulu untuk memahami detail program, sasaran keluaran, dan implikasinya bagi ekonomi lokal.
"Artinya, sebelumnya itu harus ada sosialisasi dulu. Tapi ini mungkin karena waktunya terbatas, jadi tiba-tiba kita sudah dapat informasi bahwa ada penerimaan 30 ribu," ungkapnya. Ketiadaan sosialisasi tersebut membuat respons daerah terhadap program cenderung reaktif ketimbang proaktif.
Koordinasi Lintas Dinas Belum Berjalan
Soal koordinasi internal, Rahmawati juga mengakui belum melakukan konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kalteng. Padahal, rekrutmen dalam jumlah besar ini erat kaitannya dengan ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia.
"Saya juga belum ada koordinasi dengan dinas tenaga kerja. Apakah mereka juga sudah mendapatkan informasi ini atau belum," kata dia. Ketiadaan koordinasi lintas dinas ini berpotensi menciptakan celah dalam implementasi program di tingkat daerah, termasuk dalam hal verifikasi kualifikasi peserta dan penempatan lulusan.
Perlunya Klarifikasi dari Pusat
Situasi ini menunjukkan masih adanya gap komunikasi antara kementerian pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program nasional. Pemprov Kalteng membutuhkan informasi rinci mengenai kriteria peserta, jangkauan wilayah operasional manajer, dan potensi dampak ekonomi lokal dari program ini.
Pemerintah daerah memandang perlu ada tindak lanjut berupa surat resmi, panduan teknis, dan jadwal sosialisasi yang jelas dari Kementerian Koperasi. Hal tersebut demi memastikan program berjalan terukur dan selaras dengan kondisi ketenagakerjaan lokal Kalimantan Tengah.
