JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan kondisi kelistrikan di Kalimantan Tengah belum pulih. Menurut dia, masyarakat masih mengalami pemadaman bergilir dan kesulitan mendapatkan BBM.
"Di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, sekarang ini penderitaan seluruh masyarakat kami masih terjadi. Karena masih terjadi listrik menyala bergiliran dan juga BBM antre. Itu yang menjadi permasalahan saat ini," kata Sigit.
Sigit menilai pemerintah perlu mengevaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Evaluasi itu agar pembangunan pembangkit listrik tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Ia meminta Kalimantan Tengah mendapat pembangunan pembangkit dengan kapasitas lebih besar. Alasannya, daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah.
"Kami berkeinginan supaya Kalimantan Tengah juga punya pembangkit listrik yang lebih besar," ujar mantan Ketua DPRD Kota Palangka Raya tiga periode itu.
Kondisi saat ini dinilai menjadi persoalan karena kebutuhan listrik di Kalimantan Tengah masih mendapat suplai dari provinsi lain. Padahal, potensi sumber daya energi di daerah tersebut cukup besar.
Selain pembangunan pembangkit, Sigit mendorong Kalimantan Tengah memiliki Unit Induk Distribusi (UID) PLN sendiri. Saat ini, pengelolaan distribusi listrik Kalimantan Tengah masih tergabung dengan Provinsi Kalimantan Selatan.
"Kami berkeinginan supaya Kalimantan Tengah ini berdiri sendiri, yaitu Unit Induk Distribusi, supaya bisa berdiri sendiri," katanya.
Dengan kemandirian tersebut, Sigit berharap program penguatan infrastruktur energi di Kalimantan Tengah dapat diperjuangkan lebih efektif. Harapannya, kedaulatan energi dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah pelosok.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memastikan pembangunan listrik dilakukan secara adil dari Aceh hingga Papua. Pemerintah tetap mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi setiap wilayah.
Bahlil menyebut Kementerian ESDM selaku regulator akan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur kelistrikan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan menghindari tanggung jawab ketika terjadi persoalan kelistrikan di lapangan.
"Pemimpin itu harus berani mengambil tanggung jawab," katanya.
Bahlil menambahkan, pemerintah juga akan membahas persoalan tersebut bersama PLN dalam rapat terbatas. Rapat itu untuk menindaklanjuti aspirasi daerah terkait pemerataan akses listrik.