PALANGKARAYA — Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, kembali melakukan perombakan jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalteng. Delapan pejabat pimpinan tinggi pratama dilantik dalam sebuah seremoni yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, baru-baru ini.
Mutasi ini mencakup pergeseran di beberapa dinas dan badan strategis. Salah satu posisi yang berganti adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng.
Penyegaran Birokrasi dan Peningkatan Kinerja
Gubernur Sugianto Sabran menekankan bahwa mutasi adalah hal yang lumrah dalam organisasi. Tujuannya untuk menyegarkan sistem kerja serta memberikan pengalaman baru bagi para pejabat dalam mengemban tugas.
“Ini adalah bagian dari pembinaan karier. Saya ingin setiap pejabat bisa berkontribusi maksimal di tempat yang baru,” ujar Sugianto dalam sambutannya, seperti dikutip dari rilis resmi Pemprov Kalteng.
Daftar Pejabat yang Dirotasi
Beberapa nama yang tercatat dalam mutasi ini antara lain:
- Drs. H. M. A. S. yang sebelumnya menjabat Kepala Disperkim kini dimutasi ke posisi baru.
- Kepala BPBD Kalteng yang lama digantikan oleh pejabat dari dinas lain.
- Sejumlah jabatan kepala bidang dan sekretaris dinas juga ikut digeser untuk mengisi kekosongan.
Mengapa Mutasi Dilakukan Sekarang?
Kebijakan ini diambil setelah Gubernur melakukan evaluasi kinerja selama beberapa bulan terakhir. Menurut Sugianto, ada kebutuhan untuk mempercepat program prioritas daerah yang membutuhkan penanganan lebih responsif.
“Saya ingin ada percepatan dalam penanganan isu-isu strategis, seperti penanggulangan bencana dan penyediaan perumahan layak bagi masyarakat,” tambahnya.
Apa Dampaknya bagi Warga Kalteng?
Pergantian pejabat di BPBD dan Disperkim dinilai akan berdampak langsung pada pelayanan publik. Warga berharap penanganan banjir dan kebakaran hutan bisa lebih cepat, serta program bedah rumah tidak tersendat.
Pemprov Kalteng sendiri menargetkan pembangunan 1.000 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini. Mutasi di Disperkim diharapkan bisa memperlancar realisasi program tersebut.
Siapa Saja yang Paling Terdampak?
Selain pejabat yang dimutasi, masyarakat di daerah rawan bencana dan penerima bantuan perumahan menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari rotasi ini. Kinerja pejabat baru akan langsung teruji dalam penanganan isu-isu lapangan.
Pemerintah provinsi memastikan bahwa seluruh proses mutasi berjalan sesuai aturan dan tidak ada kepentingan politik di dalamnya.
Apakah akan ada mutasi lagi dalam waktu dekat?
Gubernur membuka kemungkinan adanya perombakan lanjutan jika evaluasi kinerja menunjukkan hasil yang belum optimal. “Saya tidak akan ragu melakukan penyegaran lagi jika diperlukan,” tegasnya.
Hingga saat ini, seluruh pejabat yang baru dilantik sudah mulai menjalankan tugasnya di masing-masing instansi. Masa transisi diperkirakan berlangsung selama satu pekan ke depan.
