PALANGKA RAYA — Pemprov Kalimantan Tengah menilai keterpaduan layanan digital menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem pelayanan pemerintahan yang lebih terkoordinasi. Sosialisasi dan Pelatihan Platform Layanan Digital Terintegrasi digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Plt Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Farid Wajdi mewakili Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden.
Apa yang Ingin Disatukan Lewat Platform Ini
Farid menyebut platform tersebut dirancang menyatukan berbagai layanan yang sebelumnya berpotensi berjalan secara terpisah. Tujuannya agar tiap layanan berkembang menuju sistem pelayanan yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi.
"Platform ini diharapkan menjadi sarana yang mendukung keterpaduan layanan digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga berbagai layanan yang sebelumnya berpotensi berjalan secara terpisah dapat dikembangkan menuju sistem pelayanan yang lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna," kata Farid dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).
Bukan Sekadar Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi
Menurut Farid, keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh pengembangan aplikasi maupun penyediaan infrastruktur teknologi. Ada tiga faktor lain yang harus diperhatikan: kesiapan sumber daya manusia, komitmen pimpinan, serta kolaborasi antarperangkat daerah.
"Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada aplikasi dan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan kolaborasi antarperangkat daerah," tegasnya.
Keamanan Data hingga Evaluasi Berkala Jadi Perhatian
Pengelolaan layanan digital juga perlu memperhatikan keamanan informasi dan perlindungan data. Farid menyebut pengaturan hak akses serta evaluasi berkala harus masuk dalam rancangan penerapan platform, bukan urusan teknis yang ditangani belakangan.
Pelatihan di lingkungan Bapperida Kalteng itu menjadi langkah awal bagi perangkat daerah untuk menyamakan pemahaman sebelum platform dipakai lebih luas. Arah berikutnya adalah memastikan tiap instansi siap menjalankan layanan terintegrasi dengan sumber daya yang ada.
