PALANGKA RAYA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 34 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama Juni 2026. Empat provinsi lainnya mencatatkan penurunan.
Kenaikan harga secara nasional dipicu oleh komoditas cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit. Di Kalimantan Tengah, tren ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Rapat koordinasi yang dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, digelar dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur. Hadir pula Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Fanny Kartika Oktavianti, bersama unsur perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
Harga Cabai Merah Naik 13,16 Persen, Bawang Merah 9 Persen
Data BPS menunjukkan lonjakan harga yang signifikan pada beberapa komoditas strategis dibandingkan bulan sebelumnya. Cabai merah naik 13,16 persen, bawang merah 9,00 persen, cabai rawit 7,56 persen, dan minyak goreng 0,68 persen.
Kantor Staf Presiden (KSP) turut mengidentifikasi komoditas yang masih berada dalam kategori “tidak aman”. Di antaranya beras medium zona 3, cabai rawit merah, bawang merah, jagung pakan ternak, dan telur ayam ras.
Sementara itu, komoditas yang masuk kategori “waspada” meliputi beras medium zona 1 dan 2, ayam ras hidup, daging ayam ras, Minyakita, gula pasir curah, daging sapi, serta bawang putih.
Empat Rekomendasi KSP untuk Jaga Stabilitas Harga
Menghadapi tekanan inflasi ini, KSP merekomendasikan empat langkah prioritas. Pertama, penguatan distribusi antardaerah untuk memastikan pasokan barang dari sentra produksi ke daerah konsumen tetap lancar.
Kedua, optimalisasi penyaluran cadangan pangan pemerintah sebagai buffer stock. Ketiga, peningkatan pengawasan harga dan distribusi di tingkat pedagang. Keempat, penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai garda depan pengendalian harga di lapangan.
Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat. Langkah ini diambil untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan dan mengendalikan inflasi daerah.
Stabilitas harga menjadi prasyarat utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat Kalteng. Pemprov berjanji akan mengoptimalkan setiap rekomendasi yang telah diberikan oleh KSP dan Kemendagri.
