PALANGKARAYA — Rasa frustrasi warga Kalimantan Tengah kembali memuncak. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi secara mendadak tanpa pemberitahuan yang memadai membuat aktivitas rumah tangga hingga sektor usaha terguncang. Komisi II DPRD Kalteng pun angkat bicara, menuntut transparansi dari pihak PLN.
Perbaikan Rutin Tak Kunjung Berhasil, Pemadaman Kembali Terjadi
Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Hero Harapanno Mandouw, menyuarakan kekecewaan mendalam. Menurutnya, PLN sebelumnya telah menggelar serangkaian perbaikan jaringan dan pemeliharaan rutin. Namun, gangguan pasokan justru terus berulang dalam beberapa hari terakhir.
“Kita kan kemarin sudah ada perbaikan dari PLN, habis itu bulan ini juga ada pemeliharaan. Namun beberapa hari terakhir ini terjadi lagi. Kok kayak semaunya tanpa antisipasi,” kritik Hero dengan nada kecewa, Senin (27/7/2026).
Ia menegaskan, manajemen PLN seharusnya memiliki perencanaan teknis dan mitigasi risiko yang matang. Tujuannya agar pemeliharaan berkala benar-benar meningkatkan keandalan pasokan, bukan justru memicu pemadaman berulang.
Tagihan Ketat, Tapi Pelayanan Listrik Tak Andal
Hero menyoroti ketidakseimbangan antara kewajiban pelanggan dan hak mereka. Masyarakat selalu dituntut membayar tagihan listrik tepat waktu, bahkan keterlambatan sedikit langsung berujung pemutusan. Namun, saat pemadaman terjadi, pertanggungjawaban dan alasan yang jelas justru tak kunjung diberikan.
“Selama ini masyarakat selalu dituntut memenuhi kewajibannya membayar tagihan listrik sesuai pemakaian. Tidak ada listrik gratis. Bahkan lambat sedikit saja membayar token langsung mati. Ketika terjadi pemadaman listrik yang tidak terkontrol seperti sekarang ini, pertanggungjawaban dan alasan yang jelas justru tidak ada. Itu yang kami nilai sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.
UMKM dan Pelayanan Publik Lumpuh Akibat Pemadaman Mendadak
Dampak pemadaman listrik bergilir yang serba tidak pasti ini meluas ke berbagai sektor vital. Selain mengganggu kenyamanan rumah tangga, pemadaman mendadak memukul para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Operasional perkantoran pemerintahan dan fasilitas umum yang bergantung penuh pada daya listrik juga terancam.
Komisi II DPRD Kalteng mendesak PLN Kalselteng untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem jaringan. Selain itu, saluran komunikasi kepada publik harus dibenahi. PLN diharapkan mengedepankan keterbukaan informasi dan menempatkan keandalan pasokan listrik sebagai prioritas utama demi kepentingan masyarakat Kalteng.
