PALANGKA RAYA — Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual dari Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (5/5/2026). Pertemuan yang dipimpin Kemendagri ini menyoroti posisi inflasi Kalteng yang kini masuk dalam jajaran sepuluh besar tertinggi di Indonesia.
Mengapa Inflasi Kalimantan Tengah Melampaui Rata-rata Nasional?
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional secara tahunan pada April 2026 berada di angka 2,42 persen. Namun, Kalimantan Tengah mencatatkan angka 3,66 persen. Selisih yang cukup lebar ini memicu peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan intervensi pasar secara masif.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa meskipun kondisi nasional relatif terkendali, sejumlah komoditas pangan masih menunjukkan fluktuasi harga. Hal inilah yang berdampak pada daerah-daerah dengan jalur distribusi logistik yang panjang seperti Kalimantan Tengah.
“Inflasi Kalimantan Tengah yang masih berada di atas rata-rata nasional menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus melakukan langkah pengendalian secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Yuas Elko saat menanggapi pemaparan BPS.
Tiga Strategi Utama Tekan Harga Kebutuhan Pokok
Menyikapi kondisi tersebut, Yuas Elko memastikan Pemprov Kalteng tidak tinggal diam. Pemerintah akan mengandalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat kabupaten dan kota untuk bergerak serentak. Fokus utama terletak pada penguatan distribusi barang agar stok di pasar tetap melimpah.
Ada tiga langkah strategis yang akan diakselerasi dalam waktu dekat:
- Penyelenggaraan pasar murah secara berkala di titik-titik rawan kenaikan harga.
- Pemantauan harga bahan pokok secara harian untuk mendeteksi lonjakan dini.
- Penguatan distribusi logistik antardaerah guna memangkas rantai pasok yang mahal.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Badan Urusan Logistik, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga kebutuhan pokok,” tambah Yuas.
Instruksi Kemendagri: Pemda Harus Aktif di Lapangan
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya meminta kepala daerah tidak hanya mengandalkan laporan di atas kertas. Ia menekankan pentingnya pengawasan lapangan untuk memastikan ketersediaan stok pangan benar-benar sampai ke tangan konsumen dengan harga wajar.
“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan harga di pasar,” tegas Tomsi.
Selain fokus pada inflasi, Rakor kali ini juga membahas sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan penyelenggaraan jaminan produk halal. Agenda ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kalteng, Kepala Perum Bulog Kanwil Kalteng Erwin Budiana, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait di lingkup Pemprov Kalteng.
