PALANGKA RAYA — Pemerintah Kabupaten Barito Utara memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Bupati Shalahuddin saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan (Pemdeskel) se-Kalteng yang digelar di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya, Kamis malam.
Dalam forum yang dibuka Gubernur Kalteng Agustiar Sabran itu, Shalahuddin menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan pembangunan melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas yang telah ditetapkan. Seluruh program tersebut, kata dia, dirancang agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Barito Utara senantiasa berkomitmen mengawal pembangunan melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas. Program-program tersebut kami sinergikan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Shalahuddin.
Shalahuddin menjelaskan, penyelarasan kebijakan dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk program Huma Betang dan pasar murah. Di sisi lain, pemerintah kabupaten juga mengadopsi program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih dalam rencana kerja tahunan.
Langkah ini ditempuh agar tidak terjadi tumpang tindih program antara tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa. Dengan begitu, anggaran yang digelontorkan bisa lebih efisien dan tepat sasaran di lapangan.
Di luar program pembangunan, Shalahuddin menyoroti kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan status siaga melalui Surat Keputusan yang berlaku mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026.
"Untuk menghadapi potensi karhutla, kami telah menetapkan status siaga mulai 1 Agustus sampai 30 September 2026. Kami terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD dan seluruh OPD terkait agar setiap potensi kebakaran dapat ditangani secara cepat," jelasnya.
Koordinasi lintas instansi itu meliputi Kodim, Polres, BPBD, serta organisasi perangkat daerah terkait. Langkah preventif juga diarahkan pada sosialisasi ke masyarakat di wilayah rawan titik api.
Shalahuddin menambahkan, sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan terus dioptimalkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Pengelolaan potensi sumber daya alam tersebut tetap diarahkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus kunci pemerataan pembangunan.
Agustiar memberikan enam penekanan kepada seluruh kepala desa dan lurah yang hadir. Poin-poin tersebut meliputi efisiensi anggaran yang terukur, penguatan RTRW dan tata kelola pertanahan, kesiapsiagaan karhutla, perang melawan narkoba, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan kerukunan.
Gubernur berharap seluruh kepala desa dan lurah mampu menjalankan pemerintahan secara akuntabel, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.
Rakor Pemdeskel se-Kalteng 2026 ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan. Tujuannya, mendukung pembangunan yang merata serta mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang aman, sejahtera, dan berdaya saing.