SAMPIT — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mulai menyusun peta jalan menjadikan Tiwah, ritual sakral kematian tingkat akhir masyarakat Dayak, sebagai agenda wisata budaya unggulan daerah. Bupati Kotim Halikinnor menegaskan bahwa prosesi adat ini tidak lagi sekadar kegiatan keagamaan tahunan yang mendapat hibah, melainkan akan diangkat menjadi event resmi yang dipromosikan secara luas.
"Saya minta (Tiwah) itu bisa menjadi agenda rutin, berkoordinasi dengan MD-AHK Kotim supaya menjadi agenda tetap," ujar Halikinnor di Sampit, Kamis.
Tiwah merupakan ritual penyucian dan pengantaran arwah leluhur menuju alam keabadian dalam kepercayaan Hindu Kaharingan. Selama ini, pemerintah daerah hanya memberikan dukungan berupa bantuan hibah keagamaan. Ke depan, pelaksanaannya akan dikelola lebih terstruktur oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kotim bersama MD-AHK.
Menurut Bupati, jika Tiwah dibuat terjadwal dan dikemas secara profesional, prosesi adat yang kaya akan nilai spiritual dan seni budaya itu berpotensi besar menarik wisatawan dari luar daerah. "Harapan kita itu bisa kita promosikan sebagai salah satu destinasi wisata, agar orang luar daerah bisa menyaksikan bagaimana prosesi Tiwah tersebut," kata Halikinnor.
Ketua MD-AHK Kotim, Betly, mengusulkan agar pelaksanaan Tiwah dipusatkan di kawasan Kaharingan Center yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2,7 Sampit. Konsep sentralisasi ini dinilai lebih efektif untuk koordinasi sekaligus membuka peluang pendapatan asli daerah (PAD) dari kunjungan pihak luar.
"Terkait dengan sentral pelaksanaan Tiwah, bisa saja nanti dilaksanakan di Kaharingan Center. Itu juga bisa membuat pemerintah daerah mendapat pemasukan dari pihak luar untuk menambah PAD," ucap Betly.
Selain Tiwah, MD-AHK juga berharap ritual lain seperti Mamapas Lewu—prosesi pembersihan wilayah dan penolak bala—dapat kembali digelar secara kolaboratif bersama pemerintah daerah.
Kepala Disbudpar Kotim Ramadansyah menilai pengembangan wisata religi berbasis budaya lokal memiliki prospek menjanjikan. Menurutnya, kepastian jadwal pelaksanaan akan memudahkan wisatawan merencanakan kunjungan, sehingga dampak ekonominya meluas ke sektor perhotelan, kuliner, hingga perdagangan lokal.
"Kegiatan-kegiatan yang sifatnya religi bisa menjadi agenda daerah, sebagai salah satu tujuan wisata. Pelaksanaannya bisa meningkatkan sektor ekonomi yang lain, termasuk perhotelan," lanjut Ramadansyah.
Rencana ini masih dalam tahap pembahasan antara Disbudpar Kotim dan MD-AHK, termasuk menyusun konsep pelaksanaan serta kebutuhan anggaran. Program tersebut diproyeksikan mulai dipersiapkan untuk pelaksanaan pada 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Pemkab Kotim meyakini agenda wisata religi ini dapat menjadi daya tarik baru pariwisata Kalimantan Tengah, terutama jika diintegrasikan dengan destinasi wisata lain yang telah berkembang di daerah tersebut. "Saya kira itu sangat menarik sekali. Di daerah lain mungkin belum ada yang menjadikan hal itu sebagai agenda khusus daerah. Harapannya nanti bisa terintegrasi dengan beberapa wisata di Kalteng," demikian Ramadansyah.