Pencarian

Baru 31 Persen BUMDes di Katingan Aktif Jalankan Usaha, 12 dari 154 Desa Sudah Berbadan Hukum

Minggu, 15 November 2026 • 10:16:31 WIB
Baru 31 Persen BUMDes di Katingan Aktif Jalankan Usaha, 12 dari 154 Desa Sudah Berbadan Hukum
Kepala Dinas PMD Katingan Ponny Natalia menyampaikan sekitar 31 persen BUMDes di Katingan aktif menjalankan usaha.

KASONGAN — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Katingan mencatat sebagian besar Badan Usaha Milik Desa di wilayahnya belum bergerak di sektor usaha. Dari 154 desa, BUMDes yang punya kepengurusan aktif dan kegiatan usaha baru sekitar 31 persen.

Angka itu disampaikan Kepala Dinas PMD Katingan Ponny Natalia di Kasongan, Sabtu (14/11/2026). Menurut dia, pembentukan kelembagaan BUMDes selama ini belum otomatis diikuti pengelolaan yang profesional.

"Artinya, dari 154 desa yang ada, BUMDes yang benar-benar aktif, mempunyai pengurus dan memiliki usaha baru sekitar 31 persen," kata Ponny.

Baru 12 BUMDes Kantongi Badan Hukum

Persoalan lain yang mengemuka adalah legalitas. Dari 154 desa di Katingan, hanya 12 BUMDes yang telah memiliki badan hukum. Sebagian di antaranya berada di Desa Tumbang Manggu, Talian Kereng, Karya Ungang, Hadiwung, dan Galinggang.

Status badan hukum dinilai penting untuk memperkuat kedudukan BUMDes sekaligus membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga. Dengan legalitas jelas, BUMDes lebih mudah mengembangkan jaringan usaha dan mengakses dukungan pembiayaan.

Ponny berharap BUMDes yang sudah berbadan hukum bisa memperoleh bantuan dari Kementerian Desa pada 2026. Dukungan itu diharapkan menambah kapasitas kelembagaan sekaligus modal pengembangan usaha.

Dana Desa Jadi Modal Utama, tapi Boleh Cari Sponsor

Dari sisi permodalan, penyertaan modal BUMDes dapat bersumber dari Dana Desa. Pengelola tetap diperbolehkan mencari pendanaan lain melalui sponsor maupun swadaya masyarakat.

"BUMDes ini merupakan badan usaha yang bisa mencari sumber dana dari mana saja. Tetapi, untuk penyertaan modal utamanya berasal dari Dana Desa," ujar Ponny.

Menurutnya, BUMDes tidak cukup dibentuk untuk memenuhi administrasi pemerintahan desa. Keberadaannya harus diikuti kepengurusan aktif dan unit usaha yang benar-benar menghasilkan keuntungan.

Karya Ungang Garap Kebun Sawit di Lahan Kosong

Salah satu contoh usaha yang dinilai punya prospek adalah perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan BUMDes Desa Karya Ungang. Lahan kosong dimanfaatkan menjadi kebun produktif yang berpotensi mendatangkan keuntungan bagi desa.

Ponny menekankan setiap desa perlu membaca peluang ekonomi sesuai potensi lokal. Tidak semua desa harus mengembangkan jenis usaha yang sama karena karakteristik dan sumber daya tiap wilayah berbeda.

Pemerintah daerah mendorong pemerintah desa dan pengelola BUMDes lebih kreatif memilih jenis usaha yang prospektif dan bisa dikelola berkelanjutan. Keuntungan yang diperoleh diharapkan tidak hanya memutar kembali unit usaha, tetapi juga menyumbang pendapatan asli desa.

"Harapan kita, keuntungan BUMDes semakin meningkat dan bisa memberikan sumbangan lebih besar terhadap pendapatan asli desa. Sehingga perekonomian desa semakin berkembang dan masyarakat juga semakin sejahtera," kata Ponny.

Dengan masih rendahnya jumlah BUMDes yang aktif, penguatan pengelolaan dan pengembangan unit usaha menjadi pekerjaan penting ke depan. BUMDes dituntut membuktikan keberadaannya lewat kegiatan ekonomi nyata, bukan sekadar tercatat dalam administrasi desa.

Follow monitorkalteng.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: enewskalteng.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks