Pencarian

DPMD Katingan Turun Langsung Awasi BUMDes, Pony Natalia Sebut Pengelolaan Harus Transparan dan Produktif

Rabu, 11 November 2026 • 10:18:01 WIB
DPMD Katingan Turun Langsung Awasi BUMDes, Pony Natalia Sebut Pengelolaan Harus Transparan dan Produktif
Kepala DPMD Kabupaten Katingan Pony Natalia memimpin langsung monitoring pengelolaan BUMDes di Kasongan.

KASONGAN — Kepala DPMD Kabupaten Katingan Pony Natalia memimpin langsung pengecekan kondisi dan perkembangan usaha yang dijalankan masing-masing BUMDes. Monitoring menyasar aspek keberadaan kelembagaan, pengelolaan unit usaha, hingga kendala yang dihadapi pengurus di lapangan.

Pemerintah daerah menilai keberadaan BUMDes perlu dipastikan tidak berhenti pada pembentukan badan hukum atau kelengkapan berkas. Penekanan diberikan pada aktivitas usaha yang berjalan dan dampaknya terhadap perekonomian desa.

Mengapa DPMD Katingan Turun ke Lapangan

Pony menjelaskan, monitoring merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan BUMDes. Pihaknya ingin mengetahui secara langsung kondisi riil usaha yang dijalankan masing-masing BUMDes, bukan hanya laporan tertulis dari pemerintah desa.

"Monitoring ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan pengelolaan BUMDes. Kami ingin memastikan apakah BUMDes benar-benar berjalan, bagaimana pengelolaan usahanya, serta apa saja kendala yang dihadapi di lapangan," ujar Pony kepada media di Kasongan.

Dari penelusuran lapangan itu, DPMD bisa memetakan BUMDes mana yang aktif menjalankan unit usaha dan mana yang masih jalan di tempat. Hasilnya menjadi dasar pembinaan lanjutan bagi pemerintah desa dan pengurus.

Dana dan Aset Desa Harus Dipakai Sesuai Peruntukan

Pony menegaskan pengelolaan BUMDes wajib dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana serta aset yang dikelola harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya sehingga menghasilkan manfaat ekonomi bagi desa.

Aspek pertanggungjawaban menjadi sorotan karena BUMDes mengelola aset milik desa yang bersumber dari anggaran publik. Pengurus diminta tidak hanya fokus pada penyusunan laporan, tetapi juga pada hasil usaha yang bisa dirasakan warga.

DPMD mendorong pemerintah desa dan pengurus BUMDes serius mengembangkan unit usaha yang punya potensi dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Pemilihan jenis usaha diserahkan pada karakteristik masing-masing desa, bukan diseragamkan.

Peringatan agar BUMDes Tidak Hanya Jadi Nama di Papan

Pony menyoroti sejumlah BUMDes yang terbentuk tetapi tidak memiliki aktivitas usaha berjalan. Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan tujuan pembentukan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.

"Jangan sampai BUMDes hanya dibentuk, tetapi tidak ada aktivitas usaha yang berjalan. Keberadaannya harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa," tegasnya.

Melalui monitoring dan pengawasan berkelanjutan, DPMD Kabupaten Katingan berharap pengelolaan BUMDes semakin tertib dan produktif. BUMDes diarahkan menjadi salah satu penggerak kemandirian ekonomi desa, bukan sekadar lembaga yang melengkapi struktur pemerintahan desa.

Follow monitorkalteng.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: enewskalteng.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks