KUALA KURUN — Pemkab Gunung Mas menegaskan komitmen menampung aspirasi legislator pada tahun anggaran 2027. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD di Kuala Kurun, Selasa, melalui sambutan tertulis Bupati Jaya S Monong yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing.
Pokok-pokok pikiran DPRD disebut sebagai salah satu bahan penting penyusunan RAPBD. Materi itu bersumber dari hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat oleh masing-masing anggota dewan.
Dari Reses Warga hingga Penentuan Lokasi Kegiatan
Melalui pokir, DPRD memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah. Usulan itu menjadi bahan perumusan kegiatan, penentuan lokasi, serta kelompok sasaran pembangunan.
Pemkab menekankan setiap usulan harus selaras dengan sasaran pembangunan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. "Pemerintah daerah dalam proses penyusunan Rancangan APBD maupun APBD tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku," ucap Jaya S Monong dalam sambutan tertulisnya.
Efisiensi Anggaran Pusat Tekan Transfer ke Gunung Mas
Pemkab memahami perhatian Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Perindo, dan Fraksi Partai Demokrat terhadap realisasi pokir. Namun kondisi keuangan daerah pada 2025 dan 2026 menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Kebijakan itu diarahkan mendukung program prioritas Presiden dan berdampak pada kemampuan fiskal daerah, termasuk Gunung Mas. Dampak yang dirasakan antara lain penurunan Transfer ke Daerah secara signifikan serta penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil sektor mineral dan batu bara.
Akibatnya, cukup banyak usulan dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD belum dapat diakomodasi dalam penganggaran 2025 dan 2026. Meski begitu, pemda memastikan sejumlah usulan tetap dapat ditampung dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Rincian usulan yang sudah maupun belum terakomodasi akan disampaikan lengkap saat pembahasan bersama legislatif. Untuk 2027, pemda berjanji berupaya lebih maksimal sesuai kemampuan keuangan dan prioritas pembangunan.
Pokir Wajib Masuk SIPD, KPK Minta Data
Pemkab mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya Pasal 178 ayat (6). Pasal itu mengatur penginputan seluruh pokok pikiran anggota DPRD ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Ketentuan tersebut sejalan dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B/2627/KSP.00/70-74/05/2026 tertanggal 5 Mei 2026. KPK meminta data dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk data pokir yang telah diinput dalam SIPD selama beberapa tahun terakhir.