KAPUAS — BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kapuas menyerahkan data 63 perusahaan yang memiliki tunggakan iuran kepada Kejaksaan Negeri Kapuas dalam kegiatan bersama di kantor kejaksaan setempat. Data itu diserahkan sebagai dasar bagi kejaksaan untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kapuas Yoga Suci Hartas mengatakan penyerahan data tersebut merupakan langkah untuk memperkuat penanganan perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran. Menurutnya, upaya itu juga menjadi bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan memastikan hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tetap terpenuhi.
Mengapa Iuran Pemberi Kerja Menentukan Perlindungan Pekerja
Yoga menyebut kepatuhan perusahaan membayarkan iuran secara tertib dan tepat waktu sangat penting. Iuran yang dibayarkan pemberi kerja menjadi bagian dari keberlangsungan perlindungan pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Tanpa setoran rutin itu, perlindungan pekerja berpotensi terhenti saat dibutuhkan, terutama ketika terjadi kecelakaan kerja atau risiko lain di tempat kerja. Karena itu, perusahaan yang menunggak masuk dalam daftar penanganan cabang Kapuas.
63 Perusahaan Masuk Daftar Tunggakan
Sebanyak 63 perusahaan tercatat memiliki tunggakan iuran dan namanya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kapuas. Jumlah itu menjadi dasar bagi kejaksaan untuk menelusuri kewajiban masing-masing pemberi kerja.
BPJS Ketenagakerjaan berharap Kejaksaan Negeri Kapuas dapat menindaklanjuti data tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan data ini disebut sebagai bagian dari upaya mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pengawasan Berlanjut ke Seluruh Pemberi Kerja
Yoga menegaskan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kapuas akan terus melakukan pengawasan dan berbagai upaya peningkatan kepatuhan perusahaan. Seluruh pemberi kerja diharapkan menjalankan kewajibannya sehingga pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana mestinya.
Langkah serupa disebut akan terus ditempuh cabang Kapuas, tidak hanya lewat penyerahan data ke kejaksaan, tetapi juga melalui pengawasan rutin terhadap pemberi kerja. Pekerja yang haknya belum terpenuhi dapat memantau status kepesertaan melalui kanal layanan BPJS Ketenagakerjaan.