KASONGAN — Wakil Bupati Katingan Firdaus menyampaikan usulan revitalisasi kawasan eks-transmigrasi di Katingan Kuala langsung ke pemerintah pusat. Menurut Firdaus, dukungan Kementerian Transmigrasi diperlukan agar pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi tidak tersendat. Keterbatasan anggaran daerah disebut menjadi kendala utama.
"Kita berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi Kabupaten Katingan," ujar Firdaus, Kamis (19/11/2026).
Apa Saja yang DiUsulkan dalam Revitalisasi Katingan Kuala
Usulan Pemkab Katingan mencakup lima jenis infrastruktur yang dinilai mendesak. Rinciannya:
- Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung antardesa
- Jalan kampung
- Jalan poros
- Jembatan
- Pelabuhan
Dari daftar itu, penyelesaian jalan tembus di Katingan Kuala menjadi kebutuhan paling mendesak. Pengerjaan jalan tersebut telah dilakukan secara bertahap sejak pemekaran wilayah, tetapi belum tuntas hingga kini.
Mengapa Konektivitas Jadi Kunci Ekonomi Warga Transmigrasi
Pembangunan infrastruktur di kawasan eks-transmigrasi tidak hanya soal membuka akses transportasi. Firdaus menilai konektivitas yang baik akan mempermudah mobilitas warga sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Kawasan transmigrasi selama ini menjadi salah satu lumbung produksi sektor primer di Katingan. Tanpa jalan yang memadai, hasil panen dan tangkapan warga harus menempuh jalur yang lebih panjang untuk sampai ke pasar.
Perbaikan jalan kampung dan jalan poros disebut juga penting untuk memperkuat hubungan antardesa. Akses yang lancar memungkinkan warga berpindah antarpermukiman tanpa harus memutar jauh.
Pemerataan Pembangunan Jadi Alasan Utama
Pemkab Katingan menilai dukungan pemerintah pusat penting agar pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Kawasan pedesaan dan eks-transmigrasi dinilai perlu mendapat porsi yang setara.
Firdaus berharap usulan revitalisasi tersebut mendapat perhatian Kementerian Transmigrasi. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur yang selama ini berjalan bertahap dapat dipercepat dan dilanjutkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Belum ada keterangan mengenai besaran anggaran yang diusulkan maupun jadwal pembahasan dengan Kementerian Transmigrasi. Pemkab Katingan menyatakan akan menunggu respons pemerintah pusat atas usulan tersebut.