KALIMANTAN TENGAH — Kementerian Perindustrian mengusulkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV guna menekan konsumsi BBM bersubsidi. Insentif nonfiskal yang dikaji mencakup pembebasan ganjil genap hingga parkir khusus. Pembahasan dan pengusulan ke pemerintah ditargetkan rampung tahun ini.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan dorongan insentif bagi kendaraan elektrifikasi berjenis hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Usulan disiapkan untuk mempercepat pengembangan industri otomotif nasional sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar minyak.
Pernyataan disampaikan Sarmuji di Jakarta pada pekan lalu. Menurutnya, memproduksi dan memasarkan kendaraan berteknologi elektrifikasi secara lebih masif akan berdampak langsung pada penghematan BBM, terutama BBM bersubsidi.
"Menurut saya ini sesuatu yang sangat strategis karena dengan memproduksi dan kemudian memasarkan secara lebih masif dua jenis kendaraan itu, akan berdampak pada penghematan BBM kita, khususnya BBM bersubsidi. Di samping juga pasti akan berakibat pada menurunnya emisi," ujar Sarmuji.
Kemenperin menilai kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV punya keunggulan tersendiri dibanding kendaraan listrik murni. Ketiganya tetap memakai mesin pembakaran internal (ICE) di samping baterai, sehingga rantai pasok komponen nasional tidak perlu dirombak total.
"Kalau yang plug-in maupun hybrid biasa maupun REEV itu masih memakai baterai, tetapi juga masih memakai mesin ICE. Jadi, komponen-komponen yang sekarang diproduksi tidak perlu berubah secara total. Menyesuaikan dirinya masih lebih mudah," kata Sarmuji.
Alasan itu membuat proses adaptasi bagi pemasok komponen lokal lebih ringan. Pabrikan yang sudah berinvestasi di lini mesin konvensional bisa memanfaatkan fasilitas yang sama untuk merakit kendaraan hybrid maupun REEV.
Bentuk dukungan yang disiapkan tidak melulu keringanan pajak. Pemerintah mengarah pada kemudahan administrasi yang dampaknya langsung terasa oleh pemilik kendaraan.
"Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya," tutur Sarmuji.
Kemenperin menargetkan pembahasan dan pengusulan penambahan insentif dapat dikebut tahun ini. Momentum kenaikan harga BBM dinilai tepat untuk memperkuat daya saing industri otomotif nasional sekaligus mendorong peralihan konsumen ke kendaraan yang lebih hemat bahan bakar.
Wacana ini masih berupa dorongan dari Kemenperin, belum keputusan final. Skema fiskal yang bakal dipakai, besaran potongan pajak, dan daftar model yang memenuhi syarat belum dirinci. Pembahasan lintas kementerian, termasuk Kementerian Keuangan sebagai pemegang kebijakan fiskal, akan menentukan bentuk akhirnya.