SUKAMARA — Pemerintah Kabupaten Sukamara mencatat realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 telah mencapai 54,75 persen per Mei. Angka ini mencerminkan hampir separuh lebih anggaran desa yang dikucurkan untuk 147 desa di wilayah tersebut telah dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Dari total dana yang telah terealisasi, sebagian besar dialokasikan untuk proyek infrastruktur dasar seperti rabat beton jalan usaha tani, pembangunan drainase, dan rehabilitasi balai desa. Beberapa desa di Kecamatan Sukamara dan Balai Riam tercatat telah menyelesaikan pembangunan jalan hotmix yang menghubungkan sentra produksi pertanian ke pasar.
“Kami dorong setiap desa untuk memprioritaskan pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga, seperti akses jalan dan irigasi,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sukamara, melalui staf bidang keuangan, pekan lalu.
Peran aktif ketua RT dan perangkat desa dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) dinilai menjadi faktor pendorong percepatan realisasi. Pemerintah kabupaten meminta setiap desa untuk segera melaporkan realisasi fisik dan keuangan secara berkala agar tak ada anggaran yang mengendap.
Tercatat, delapan desa di Kecamatan Jelai sudah merealisasikan lebih dari 60 persen anggarannya untuk pembangunan sumur bor dan sanitasi lingkungan. Sementara itu, desa-desa di Kecamatan Permata Kecubung masih fokus pada pengadaan bibit tanaman dan pupuk untuk kelompok tani.
Target penyerapan penuh hingga Desember 2026 dinilai realistis jika seluruh tahapan lelang dan pencairan berjalan lancar. Pemkab Sukamara telah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan setiap desa menyetorkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap bulan.
“Kami antisipasi hambatan dengan percepatan administrasi di tingkat kecamatan. Jangan sampai ada desa yang telat mencairkan karena berkasnya tidak lengkap,” tambah sumber yang sama.
Berdasarkan data sementara, proyek yang sudah berjalan meliputi pembangunan 12 unit sumur bor, rehabilitasi 5 gedung PAUD, dan pengaspalan jalan sepanjang 4,2 kilometer di Desa Sungai Pasir. Selain fisik, ADD juga digunakan untuk pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM desa dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin ekstrem.
Pemkab Sukamara mengancam akan menunda pencairan tahap berikutnya jika desa tidak mampu merealisasikan minimal 50 persen anggaran tahap pertama. Sanksi ini bertujuan mendisiplinkan perangkat desa agar tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun.
Pagu ADD tahun 2026 di Sukamara mencapai Rp 98,6 miliar yang tersebar di 147 desa. Dengan realisasi 54,75 persen, berarti sekitar Rp 54 miliar lebih telah tersalurkan. Pemerintah daerah memastikan tidak ada pengurangan pagu meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat.