PANGKALAN BUN — Formula penyesuaian upah minimum dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 menjadi acuan utama pembahasan. Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan penentuan indeks tertentu (alfa) agar kepentingan pekerja dan perusahaan tetap seimbang. Perbandingan upah minimum dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ikut dihitung.
Ekonomi Tumbuh 5,68 Persen, Inflasi 5,02 Persen: Data yang Dipakai Dewan Pengupahan
Pertimbangan tersebut ditopang data ekonomi dan ketenagakerjaan Kobar tahun 2026. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 5,68 persen. Inflasi berada di angka 5,02 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kobar tercatat 4,46 persen. Ketiga indikator itu dibaca bersama kondisi perekonomian daerah dan kemampuan dunia usaha.
Siapa Saja yang Duduk di Meja Perundingan?
Sidang digelar di Aula Makarti Disnakertrans Kobar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kobar memfasilitasinya lewat Bidang Hubungan Industrial.
Unsur yang terlibat mencakup pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan instansi terkait. Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kobar membenarkan adanya kesepakatan rekomendasi UMK 2027.
Pihak serikat menyatakan tidak mengedepankan ego. Mereka turut memikirkan kelangsungan dunia usaha.
Ketua Dewan Pengupahan: Kesejahteraan Pekerja dan Keberlangsungan Usaha Harus Berjalan Beriringan
Kepala Disnakertrans Kobar sekaligus Ketua Dewan Pengupahan, Yudhi Hudaya, menyebut kesepakatan itu lahir dari dialog dan musyawarah seluruh unsur. Pembahasan, katanya, mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan menimbang kondisi ekonomi daerah, kebutuhan pekerja, dan kemampuan dunia usaha.
“Kita ingin kebijakan pengupahan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjaga daya beli masyarakat, tetapi pada saat yang sama tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha. Karena itu, pembahasan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi dan ketenagakerjaan serta kepentingan seluruh pihak,” kata Yudhi.
Menurut Yudhi, kebijakan pengupahan tidak sebatas besaran upah. Tujuannya juga membangun hubungan industrial yang sehat dan saling menguatkan. Penyesuaian upah minimum diharapkan menaikkan pendapatan pekerja beserta keluarganya, sekaligus mendorong produktivitas dan menjaga usaha tetap berjalan.
“Kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan. Pekerja membutuhkan penghasilan yang layak, sementara perusahaan membutuhkan produktivitas, kepastian, dan iklim usaha yang kondusif untuk terus berkembang. Dengan demikian, kesempatan kerja juga dapat terus dipertahankan dan diperluas,” tambah Yudhi.