Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, resmi memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 27 Agustus hingga 15 September 2026. Perpanjangan ini diputuskan dalam rapat koordinasi lintas sektor di Sampit, Senin, menyusul masih bertambahnya jumlah titik api dan prakiraan cuaca panas dari BMKG yang berpotensi memicu kebakaran baru.
SAMPIT — Perpanjangan status tanggap darurat tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, Basarnas, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga dunia usaha. Keputusan ini diambil setelah mengevaluasi efektivitas penanganan yang berakhir pada 26 Agustus lalu.
Bupati Kotim Halikinnor mengungkapkan, berdasarkan laporan Posko Karhutla dan Kekeringan Kotim, jumlah kejadian kebakaran masih terus bertambah. Kondisi ini diperparah dengan prediksi BMKG yang menyebut suhu panas masih akan tinggi dan mendukung penyebaran api setidaknya hingga pertengahan September.
Kendala Sumber Air dan Tambahan Armada Tangki
Dalam evaluasi pelaksanaan pemadaman, Halikinnor menyoroti keterbatasan sumber air sebagai hambatan terbesar petugas di lapangan. Seluruh kemampuan daerah telah dikerahkan, mulai dari OPD, TNI, Polri, Basarnas, hingga Tagana, namun kebutuhan suplai air masih belum mencukupi.
"Kita sudah mengerahkan semua kemampuan kita, termasuk saya minta semua OPD mengirim, dari TNI, Polri, semua ikut, baik dari Basarnas, Tagana, semua ikut terlibat memadamkan, dan ternyata karena memang kesulitan kita adalah sumber titik air, jadi kita perlu kebutuhan lagi untuk suplai air yaitu tangki," ungkapnya di Sampit.
Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah daerah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Beberapa perusahaan telah membantu menyediakan selang dan tangki, sementara Korem 102/Pjg menambah satu unit tangki untuk operasi pemadaman.
Halikinnor juga menyampaikan adanya informasi bantuan empat unit tangki dari seorang tokoh Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun. Bantuan tersebut rencananya diberikan dalam bentuk pinjaman untuk memperkuat operasi di wilayah Sampit. "Informasi mau mengirim empat tangki untuk membantu kita di sini. Pinjaman untuk membantu pemadaman yang ada di Sampit. Mudah-mudahan itu terealisasi segera," bebernya.
Imbauan Tegas ke Masyarakat: Jangan Bakar Lahan
Di tengah upaya pemadaman, Bupati meminta peran aktif masyarakat untuk mencegah meluasnya karhutla. Warga diminta segera memadamkan api jika menemukan titik kebakaran agar tidak berkembang dan sulit dikendalikan.
"Jangan sampai ada masyarakat kita yang memang sengaja punya lahan belukar tidak diurusnya, dibakarnya. Dengan tinggal melempar puntung rokok saja yang sudah kering ini pasti akan terbakar," tegasnya.
Halikinnor mengingatkan dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan, pendidikan, dan aktivitas perekonomian masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen memperkuat kolaborasi dan sinergi, serta mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak.
Evaluasi Berkala Hingga Puncak Kemarau Berakhir
Wakil Komandan Harian III Posko Karhutla dan Kekeringan Kotim, Rihel, menjelaskan bahwa perpanjangan status berlaku selama 20 hari dan akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan di lapangan. "Tetapi itu nantinya akan kami evaluasi kembali, apakah perlu diperpanjang lagi atau tidak," ucap Rihel.
Evaluasi akan mempertimbangkan kondisi cuaca, mengingat berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau di Kotim masih berlangsung hingga September. Data BPBD Kotim mencatat hingga 23 Agustus 2026, sudah terjadi 451 kejadian karhutla di wilayah tersebut.
