SAMPIT — Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor memastikan seluruh program prioritas di APBD 2026 disusun berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah ini diambil agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski anggaran terbatas.
“Seluruh program tersebut tetap disusun dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Halikinnor.
Belanja Modal dan Sosial Jadi Andalan
Selain tiga sektor utama, alokasi anggaran juga mencakup pariwisata, pelestarian budaya, dan penanggulangan bencana. Sektor lingkungan hidup, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pemerintahan desa juga masuk dalam daftar prioritas.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan turut menjadi perhatian. Bupati menekankan pentingnya sinkronisasi antara sasaran pembangunan daerah dengan prioritas provinsi dan nasional.
Sinergi dengan DPRD Jadi Kunci
Halikinnor berharap sinergi antara pemda dan DPRD terus terjalin dalam mengawal pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, koordinasi yang erat menjadi faktor penentu agar berbagai program prioritas tetap bisa terealisasi.
“Kita harus menyinkronkan sasaran pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional,” ujarnya.
Mengapa SPM Jadi Acuan di Tengah Keterbatasan?
Penerapan SPM memastikan setiap rupiah APBD tepat sasaran untuk kebutuhan dasar warga. Di Kotawaringin Timur, pendekatan ini dipilih agar mutu layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak turun meski fiskal ketat.
Bupati menegaskan arah pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan pusat. Dengan begitu, pelaksanaan program bisa lebih efektif dan terukur.
