KUALA KURUN — Anggota Banggar DPRD Gumas Yulius Agau menekankan bahwa penguatan sistem pengendalian intern menjadi syarat utama agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan taat aturan. Hal ini disampaikannya di Kuala Kurun, Kamis.
"Sistem pengendalian intern harus dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan efektif, efisien, taat aturan, serta laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan," ujar politisi Partai Perindo ini.
Capaian WTP ke-11: Bukti Konsistensi Satu Dekade
Pemkab Gunung Mas baru saja menerima opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025. Capaian ini merupakan yang ke-11 kalinya bagi daerah bermoto 'Habangkalan Penyang Karuhei Tatau' tersebut.
Yang menarik, sepuluh dari sebelas opini WTP itu diraih secara berturut-turut sejak 2016 hingga 2025. Opini pertama kali diperoleh pada 2012. Konsistensi ini dinilai Banggar sebagai bukti dedikasi Pemkab dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel.
Apa yang Ditekankan BPK?
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2025 diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Dodik Achmad Akbar kepada Bupati Jaya S Monong dan Ketua DPRD Binartha di Palangka Raya, Jumat (29/5).
Dalam kesempatan itu, BPK menekankan dua hal utama. Pertama, laporan keuangan harus disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Kedua, pemeriksaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan harus berjalan disiplin.
Banggar: Rekomendasi BPK Akan Terus Dikawal
Banggar DPRD Gumas mengapresiasi evaluasi dan rekomendasi yang diberikan BPK. Yulius Agau menyatakan pihaknya akan mengawal implementasi rekomendasi tersebut oleh pemerintah daerah.
"Kami juga berterima kasih kepada BPK RI Kalteng, atas evaluasi dan rekomendasi yang diberikan, yang akan terus kami kawal implementasinya oleh pemerintah daerah guna memperkuat akuntabilitas publik," katanya.
Penguatan sistem pengendalian internal kini menjadi pekerjaan rumah yang harus dijaga agar predikat WTP tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan cerminan nyata pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan transparan.
