KALIMANTAN TENGAH — Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Muhammad Tito Karnavian, membeberkan sejumlah persoalan struktural yang masih menghantui pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, ia menyebut penyelesaian sengketa batas negara dan pembangunan infrastruktur sebagai dua mandat utama yang belum tuntas.
"Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste," ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Jalan Perbatasan Papua Masih Terputus-putus
Salah satu temuan paling krusial yang dibahas dalam rapat adalah kondisi infrastruktur di Papua. Menurut Tito, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus di beberapa titik. Hal ini dinilai menjadi penghambat utama bagi mobilitas aparat keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
"Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diclearkan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.
Selain Papua, isu lain yang menjadi perhatian adalah sengketa di Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pembangunan jalan di Kalimantan. Tito mengungkapkan, dari total kebutuhan yang besar, baru 15 PLBN yang beroperasi. Padahal panjang perbatasan darat dengan Papua Nugini saja mencapai hampir 800 kilometer.
DPR Bentuk Panja, Tito Dukung Pembentukan Pansus
Dalam kesempatan itu, Tito memberikan apresiasi kepada Komisi II yang telah membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus perbatasan. Panja tersebut telah melakukan kunjungan lapangan ke Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste sejak Oktober tahun lalu.
"Mereka turun langsung ke Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste. Temuan-temuan itulah yang kini kita bahas untuk menentukan langkah selanjutnya," ujarnya.
Tito juga menyambut baik rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) lintas komisi. Menurutnya, Pansus akan memungkinkan penanganan masalah perbatasan secara kolaboratif oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait.
"Kalau Pansus terbentuk, masalah jalan, logistik, pendidikan, pasar, hingga infrastruktur dasar di perbatasan bisa dikeroyok bersama-sama," tegasnya.
BNPP Dinilai Perlu Kewenangan Lebih Imperatif
Mendagri menilai penguatan peran BNPP sangat penting mengingat sifatnya sebagai lembaga koordinatif lintas kementerian. Ia mendukung dorongan Komisi II agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih kuat dan imperatif sehingga orkestrasi program pembangunan perbatasan dapat berjalan lebih cepat.
"Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun daerah perbatasan secara terpadu," ujarnya.
Tito menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan adalah wajah kehadiran negara di garis terdepan. Menurutnya, kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera akan menjadi benteng pertahanan alami yang sulit diinfiltrasi pihak lain.
"Melalui sinergi BNPP RI, DPR RI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, kawasan perbatasan dapat tumbuh sebagai beranda depan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera," tutupnya.
