Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kalteng dalam upacara di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat malam (18/9). Pelantikan merujuk Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 100.3.3.1/241/2026 tentang Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026. Agustiar meminta para pejabat baru menunjukkan kinerja nyata dan menghadirkan manfaat langsung bagi warga.
PALANGKA RAYA — Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah resmi menduduki posisi baru setelah dilantik Gubernur Agustiar Sabran. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat malam (18/9), dan mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 100.3.3.1/241/2026.
Agustiar menekankan bahwa seluruh program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah harus selaras dengan Asta Cita Presiden serta visi misi pembangunan yang telah ditetapkan Pemprov Kalteng. Pembangunan daerah, katanya, harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar manfaatnya dirasakan secara merata.
Lima nama yang mengisi kursi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mencakup tiga kepala dinas dan dua kepala biro di lingkup Setda Kalteng. Berikut rinciannya:
Agustiar meminta para pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan kinerja nyata serta menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
"Bekerja secara profesional. Terus bekerja keras, cerdas, nyata dan tulus untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah," pintanya.
Instruksi itu ia sampaikan di hadapan kelima pejabat yang baru mengucapkan sumpah jabatan. Menurut Agustiar, orientasi kerja pejabat daerah harus berpihak pada kepentingan warga, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Gubernur menegaskan seluruh program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah harus selaras dengan Asta Cita Presiden serta visi misi pembangunan yang telah ditetapkan Pemprov Kalteng. Penyelarasan ini menjadi acuan agar arah pembangunan daerah tidak berjalan sendiri dari agenda nasional.
Agustiar pun menekankan pembangunan daerah harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Lima pejabat yang dilantik kini memegang tanggung jawab pada sektor kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, arsip, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga administrasi pembangunan dan otonomi daerah.