KALIMANTAN TENGAH — Rapat fit and proper test ini dijadwalkan berlangsung dalam dua sesi, yakni pada pukul 10.00 WIB dan 14.00 WIB. Persetujuan DPR menjadi prasyarat konstitusional sebelum Destry resmi dilantik sebagai Gubernur BI definitif, menggantikan posisi yang kini diembannya sebagai pejabat sementara.
Nama Destry diajukan Prabowo melalui Surat Presiden (Surpres) yang telah diserahkan ke DPR. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, keputusan ini didasarkan pada rekam jejak panjang Destry di sektor keuangan, mulai dari latar belakang akademis hingga pengabdian puluhan tahun di lembaga keuangan negara.
Sebelum memimpin bank sentral, Destry memiliki portofolio yang solid di industri keuangan Tanah Air. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015–2019. Saat ini, di samping sebagai Pejabat Gubernur Sementara, ia juga mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur Senior BI.
“Yang pasti rekam jejak beliau, mulai dari ilmu sarjana sampai mengabdikan diri sekian puluh tahun di bidang keuangan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/8).
Dalam surat yang sama, pemerintah tidak hanya mengajukan satu nama untuk kursi tertinggi BI. Ada tiga kandidat lain yang diusulkan untuk mengisi jajaran Dewan Gubernur periode mendatang. Ketua DPR Puan Maharani merinci, Aida S. Budiman diajukan sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI.
Sementara itu, dua nama lainnya, Solikin M. Juhro dan Anwar Bashori, diusulkan sebagai calon Deputi Gubernur BI. “Jadi suratnya itu mengusulkan satu nama terkait dengan calon gubernur Bank Indonesia, yaitu Ibu Destry Damayanti dan satu calon deputi gubernur senior Bank Indonesia, yaitu Ibu Aida S. Budiman. Dan dua nama calon deputi gubernur Bank Indonesia, yaitu pertama Bapak Solikin M. Juhro dan kedua Bapak Anwar Bashori,” ungkap Puan.
Proses uji kelayakan ini menjadi tahapan krusial sebelum DPR memberikan persetujuan resmi. Anggota Komisi XI akan menggali visi, misi, serta kesiapan para calon dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global ke depan.
Fokus utama pengujian biasanya tertuju pada strategi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta kebijakan suku bunga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Keputusan DPR atas nama-nama ini akan menentukan arah kebijakan moneter Indonesia untuk beberapa tahun ke depan.
Hasil fit and proper test ini akan menjadi rekomendasi bagi Rapat Paripurna DPR untuk memutuskan apakah calon yang diajukan pemerintah layak disetujui. Pelaku pasar dan pelaku usaha diprediksi akan mencermati hasil uji kelayakan ini sebagai sinyal stabilitas kebijakan bank sentral.