PALANGKA RAYA — Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah menegaskan bahwa keselamatan siswa berada di atas segalanya dalam penanganan dampak kabut asap. Pernyataan itu merespons potongan video rapat yang beredar di media sosial, yang menimbulkan persepsi bahwa keberlangsungan program makan bergizi gratis (MBG) lebih diutamakan daripada kesehatan pelajar.
PJJ Diputuskan Berdasarkan ISPU
Pemprov Kalteng telah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi satuan pendidikan yang terdampak kabut asap. Pertimbangan utamanya adalah kualitas udara atau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di lingkungan sekolah. Keputusan itu diambil setelah polemik potongan video mencuat ke publik.
Kebijakan ini memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan metode belajar sesuai kondisi udara setempat. Sekolah dengan ISPU di level tidak sehat otomatis dialihkan ke PJJ, tanpa harus menunggu instruksi tambahan dari jenjang pemerintahan di atasnya.
Potongan Video Tidak Gambarkan Isi Rapat
Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menjelaskan bahwa rekaman yang beredar hanya sebagian kecil dari rapat yang berlangsung panjang. Forum tersebut membahas berbagai kemungkinan kebijakan saat kondisi udara memburuk, termasuk dampak terhadap dapur MBG dan aktivitas kantin sekolah.
"Itu potongan video rapat yang berlangsung lama. Kami saat itu mendengarkan berbagai aspirasi dan rekaman itu belum akhir dari pertemuan. Keselamatan dan kesehatan siswa serta tenaga kependidikan tetap menjadi prioritas utama kami," ujar Reza dalam pemberitaan.
Pembahasan Rapat Berbeda dengan Keputusan Final
Menurut Kadisdik, pembahasan mengenai dampak terhadap dapur MBG tidak dapat diperlakukan sebagai keputusan bahwa siswa wajib tetap masuk sekolah demi keberlangsungan program. Keputusan final tetap mengutamakan kondisi kesehatan, dan PJJ menjadi opsi utama saat ISPU menunjukkan level berbahaya.
Kritik publik terhadap bagian pernyataan yang terekam tetap menjadi bahan evaluasi, terutama karena menyangkut kesehatan anak di tengah polusi udara. Dinas Pendidikan memastikan komunikasi kebijakan ke depan akan lebih transparan agar tidak memunculkan persepsi yang keliru di masyarakat.
