KUALA KAPUAS — Dukungan itu disampaikan Ardiansah di Kuala Kapuas. Politikus Partai Golkar tersebut menilai penanganan karhutla tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan seluruh pihak terkait agar upaya pemadaman serta penanggulangan dampak kabut asap berjalan optimal.
Koordinasi lintas pemerintahan, kata dia, juga diperlukan untuk melindungi warga dari dampak karhutla. Ancaman yang paling dekat adalah gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta terganggunya aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.
Mengapa Status Bencana Nasional Dianggap Perlu
Ardiansah menegaskan penetapan status bencana nasional bukan sekadar soal simbol. Status itu menjadi salah satu langkah untuk memperkuat penanganan, terutama jika kebakaran semakin meluas dan membutuhkan dukungan sumber daya lebih besar.
"Pada prinsipnya jika memang kondisi di lapangan dan hasil kajian pihak berwenang menunjukkan hal tersebut diperlukan," kata Ardiansah.
Ia berharap pemerintah mengambil langkah strategis dan terukur untuk mengendalikan kebakaran. Salah satu yang ditekankan adalah memperkuat kesiapsiagaan personel, sarana, dan prasarana penanggulangan di wilayah rawan karhutla.
Pencegahan Dinilai Sama Penting dengan Pemadaman
Selain penanganan kebakaran, legislator Kapuas itu menyoroti keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar.
"Upaya pencegahan perlu dilakukan secara bersama-sama, agar kebakaran tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat," katanya.
Menurut Ardiansah, dukungan sumber daya yang memadai, koordinasi antarpemerintah, dan partisipasi masyarakat akan mempercepat pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah.
"Langkah terpadu sangat diperlukan agar dampak kebakaran dan kabut asap dapat ditekan sehingga kondisi lingkungan serta aktivitas masyarakat kembali normal," demikian Ardiansah.
