PALANGKA RAYA — Tim Pokja Staf Ahli Kasad Bidang Ketahanan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup menemui Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di kantor Gubernur Kalteng, Selasa (19/5/2026). Audiensi ini membahas keterlibatan TNI dalam menjaga kelestarian hutan yang berkaitan langsung dengan aspek pertahanan negara.
Mayjen TNI IGBN Tedjasukma E. yang memimpin tim menjelaskan bahwa TNI Angkatan Darat memiliki potensi besar untuk mendukung pelestarian hutan. Ia menyebut jajaran Koramil dan Babinsa selama ini sudah aktif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Gagasan Lembaga Rekomendasi ala Kawasan Bandara
“Lembaga ini nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait penggunaan kawasan hutan sebelum diputuskan pemanfaatannya,” ujar Tedjasukma dalam pertemuan yang juga dihadiri Brigjen TNI Faisol Izuddin Karimi dan Brigjen TNI Zulfriman Caniago.
Ia mencontohkan mekanisme koordinasi di lingkungan penerbangan. Di sektor itu, pembangunan di sekitar bandara wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan dan TNI Angkatan Udara. Pola serupa ingin diterapkan untuk pengelolaan hutan.
Masukan dari Daerah dengan Hutan Terluas
Tim Pokja sengaja memilih Kalimantan Tengah sebagai salah satu daerah kunjungan karena provinsi ini memiliki kawasan hutan yang sangat luas. “Kami sudah berdiskusi dengan kementerian terkait dan melakukan kunjungan ke Jawa Barat. Kini kami datang ke sini untuk mendapatkan gambaran dan masukan secara langsung,” pungkas Tedjasukma.
Pj. Sekda Linae Victoria Aden mengaku baru mendapat informasi bahwa kunjungan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian hutan guna mendukung pertahanan pulau-pulau besar dan strategis. Ia langsung menghadirkan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam audiensi itu.
Masukan untuk Gubernur Kalteng
“Nantinya, hal tersebut juga akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait kehutanan, lingkungan hidup, dan bidang lainnya,” tambah Linae.
Ia berharap masukan dari TNI AD bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemprov dalam mengelola kawasan hutan. Tim Pokja juga ingin mendengar langsung berbagai pengalaman, hambatan, dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di lapangan.
Audiensi turut dihadiri Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Darliansjah, serta Kapoksahli Pangdam XXII/Tambun Bungai Brigjen TNI Budhi Utomo. Gagasan pembentukan lembaga rekomendasi ini masih dalam tahap awal dan akan terus dimatangkan setelah menjaring masukan dari berbagai daerah.
