Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota memastikan pengelolaan APBD 2027 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat. Juru Bicara Fraksi PDIP Dudie B. Sidau menegaskan pencapaian target pendapatan daerah tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kinerja pengelolaan anggaran. Fraksi juga mendesak pemkot lebih cermat menentukan program yang dibiayai APBD 2027.
PALANGKA RAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palangka Raya menyoroti arah kebijakan anggaran daerah untuk tahun 2027. Dalam penyampaian catatannya, fraksi menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang lengkap atas setiap rupiah yang dibelanjakan, bukan sekadar mengejar realisasi angka.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palangka Raya Dudie B. Sidau menyatakan pengelolaan keuangan daerah harus berpijak pada kebutuhan riil warga. Menurut dia, target pendapatan yang tercapai tidak otomatis mencerminkan kinerja anggaran yang baik.
"Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja harus tetap transparan serta lengkap pertanggungjawabannya. Anggaran pendapatan jangan hanya dinilai dari pencapaian target atau tidaknya," kata Dudie.
Dudie menilai capaian target pendapatan daerah tidak seharusnya menjadi tolok ukur tunggal dalam menilai pengelolaan anggaran. Setiap penggunaan anggaran, lanjut dia, mesti dapat dipertanggungjawabkan secara jelas agar pelaksanaannya tetap sesuai tujuan yang ditetapkan.
"Anggaran belanja harus ditentukan dan ditujukan untuk hal-hal yang diprioritaskan," ucapnya.
Pernyataan itu menjadi penekanan Fraksi PDIP di tengah pembahasan APBD 2027 yang sedang berjalan di DPRD Kota Palangka Raya. Fraksi meminta pemkot tidak terjebak pada orientasi serapan anggaran semata.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah Kota Palangka Raya lebih cermat dalam menentukan program yang dibiayai melalui APBD 2027. Belanja daerah perlu diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas pemerintah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk lebih menelaah hal-hal tersebut," ujar Dudie.
Catatan tersebut, menurut dia, perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang telah disampaikan pemerintah kota dalam pembahasan APBD. Fraksi berharap pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka pendapatan maupun realisasi belanja, tetapi juga memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Dudie menilai seluruh kebijakan anggaran yang dijalankan pemerintah kota perlu tetap mengacu pada prioritas pembangunan serta disertai pertanggungjawaban yang lengkap. Dia mengulang penekanan soal transparansi sebagai prinsip utama pengelolaan keuangan daerah.
"Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja harus tetap transparan serta lengkap pertanggungjawabannya," tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menjalankan APBD 2027 dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
"Serta semua yang telah disampaikan Saudara Wali Kota bisa menjadikan Kota Palangka Raya lebih baik lagi ke depannya," pungkas Dudie.